4 BERITA POPULER SUMBAR: BNN Bongkar Modus Baru Peredaran Narkoba & Menko AHY Soroti Konflik Agraria

TRIBUNPADANG.COM - Sejumlah berita menarik Tribunpadang.com dalam 24 jam terakhir, yang disajikan pada berita populer Sumatera Barat (Sumbar).

Ada berita terkait adanya modus baru dalam peredaran narkotika di Provinsi Sumatera Barat, yaitu menggunakan truk towing.

Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, Budiman Hadiwasito, mengungkap bahwa pihaknya tengah menunggu travel document dari perwakilan Malaysia di Medan.

Selanjutnya, pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk hadir dalam menyelesaikan persoalan pertanahan dan konflik agraria di Sumatera Barat.

Baca juga: Cuaca 7 Kota di Sumbar Rabu 1 Oktober 2025, Solok, Sawahlunto dan Payakumbuh Diprediksi Hujan Ringan

Dan, berita terkait penemuan remaja yang hanyut terseret ombak di Pantai Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, ditemukan dengan kondisi meninggal dunia.

1. BNNP Sumbar Bongkar Modus Baru Peredaran Narkoba, Mobil Towing Dijadikan Kedok

Kepala BNNP Sumatera Barat Brigjen Pol Ricky Yanuarfi mengungkap adanya modus baru dalam peredaran narkotika di Sumbar. 

Hal itu disampaikannya usai pemusnahan barang bukti narkotika di halaman kantor BNNP Sumbar, Selasa (30/9/2025).

Menurut Ricky, kasus sabu dan ganja yang dimusnahkan kali ini berasal dari jaringan berbeda.

Baca juga: Arab Saudi Rahasiakan Taktik Hindari Bocor, Green Falcon Siap Ladeni Tim Garuda & Singa Mesopotamia

Sabu dipasok dari Sumatera Selatan, sementara ganja sebagian ditujukan untuk peredaran di Sumatera Barat dan sebagian lagi ke Sumatera Selatan.

“Ini modus baru, mereka gunakan truk towing seolah-olah mobil rusak. Padahal di dalam mobil itu disimpan narkotika,” kata Ricky.

Ricky menjelaskan, narkotika jenis sabu yang diungkap kali ini memang difokuskan untuk diedarkan di Sumatera Barat. Ia menyebut, potensi masuknya sabu ke daerah itu cukup tinggi.

“Sumbar ini dalam sebulan bisa kemasukan 20 sampai 25 kilogram sabu. Karena itu kita berupaya keras bersama stakeholder, baik Polda, Polres, Bea Cukai, maupun TNI, serta dukungan masyarakat untuk mencegahnya,” jelasnya.

Baca juga: 16 Tahun Gempa Padang, Fadly Amran Ajak Masyarakat Jadikan Tragedi 2009 sebagai Pelajaran Berharga

Terkait ancaman hukuman bagi para tersangka, Ricky menegaskan bahwa mereka bisa dijerat pidana maksimal seumur hidup.

Ricky juga menegaskan, pengungkapan kasus narkotika antara BNNP Sumbar dan Polda Sumbar saling berkaitan karena jaringannya hampir sama.

“Narkotika ini tidak bisa ditangani sendiri oleh BNN saja atau Polda saja. Harus kolaborasi bersama-sama agar rantai peredaran bisa benar-benar diputus,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu hasil pengungkapan dua kasus besar pada September 2025.

Pemusnahan digelar di halaman kantor BNNP Sumbar, Selasa (30/9/2025), dan disaksikan unsur Forkopimda Sumbar.

Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 46.411,42 gram ganja dan 7.573,68 gram sabu. Ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara sabu direbus dengan air panas lalu dicampur cairan pembersih lantai.

Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Ricky Yanuarfi mengatakan, barang bukti tersebut berasal dari dua kasus berbeda yang berhasil diungkap jajarannya di Kabupaten Agam dan Kota Padang pada September 2025.

“Dari pemusnahan hari ini, kita berhasil menyelamatkan sekitar 40.461 jiwa masyarakat Indonesia dari ancaman narkoba,” kata Ricky Kepada wartawan.

Kasus pertama, BNNP Sumbar menggagalkan pengiriman ganja dari Mandailing Natal ke Batusangkar pada Selasa (9/9/2025). 

Petugas menghentikan mobil Avanza di Jalan Raya Bukittinggi–Medan, di Kecamatan Tilantang Kamang, Kabupaten Agam, sekitar pukul 04.00 WIB.

"Di dalamnya, petugas menemukan 50 paket besar ganja dengan berat 48,9 kilogram. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing WD, RD, TB, serta RA yang berperan sebagai pengendali kurir. Selain itu, seorang pria berinisial ND ditetapkan sebagai pemilik barang haram tersebut," jelasnya.

Kasus kedua terjadi pada Kamis (11/9/2025) di kawasan Indarung, Kota Padang.

Baca juga: Wali Kota Padang Dorong Edukasi Kebencanaan Jadi Rutinitas di Sekolah dan Perkantoran

Petugas mengamankan tiga orang tersangka berinisial DP, WG, dan DV. Dari mobil Avanza hitam yang dibawa dengan truk towing, ditemukan delapan paket sabu seberat 7,9 kilogram.

“Dari jumlah itu, sebagian disisihkan untuk uji laboratorium dan persidangan. Sisanya kita musnahkan hari ini,” jelas Ricky.

Ricky menegaskan, pemusnahan barang bukti ini bukan hanya seremonial, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

“Ganja dan sabu yang kita musnahkan hari ini memiliki potensi merusak puluhan ribu generasi muda. Karena itu, kami mengajak semua lapisan masyarakat bersama-sama menjaga Sumatera Barat agar benar-benar bersih dari narkoba,” ujarnya.

2. Imigrasi Agam Tunggu Surat Perjalanan dari Perwakilan Malaysia di Medan untuk Pulangkan Nur Amira

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, Budiman Hadiwasito, mengungkap bahwa pihaknya tengah menunggu travel document dari perwakilan Malaysia di Medan.

Pernyataan tersebut disampaikan Budiman saat ditemui Tribunpadang.com di kantornya, Senin (29/9/2025) sore.

Kata Budiman, Imigrasi Agam saat ini masih menunggu surat perjalanan atau travel document dari perwakilan Malaysia yang ada di Medan.

Baca juga: Wali Kota Padang Pastikan Shelter Tsunami Terawat, Bakal Gelar Tsunami Drill November 2025

"Kita menunggu, kalau seumpama dokumen itu sudah terbit, langkah selanjutnya mempersiapkan tiket untuk kepulangan Nur Amira," kata Budiman.

Budiman melanjutkan, setelah mempersiapkan tiket nantinya, Imigrasi Agam langsung memulangkan Nur Amira ke Malaysia.

"Bisa lewat Bandara Internasional Minangkabau (BIM), pelabuhan Dumai, atau Bandara di Pekanbaru," terangnya.

Sementara itu, Zahira, anak dari Warga Negara Asing (WNA) terebut terlihat datang menemui sang ibu di Imigrasi Agam, pada Senin (29/9/2025) siang.

Pantauan Tribunpadang.com di lapangan, terlihat kedatangan Zahira dengan didampingi oleh bos ibunya, Fadhilla Putri dan anaknya sekitar pukul 13.45 WIB.

Zahira terlihat mengenakan baju berwarna merah dengan jilbab berwarna maroon.

Selain itu, terlihat juga pendamping hukum dari LBH Padang datang bersama Zahira.

Ia langsung menuju ke ruangan detensi untuk menemui ibunya.

Sementara itu, dua petugas Imigrasi Agam juga datang untuk membuka kunci pintu pagar berwarna biru tersebut.

Ruangan detensi dengan pagar berwarna biru tersebut memiliki dua pintu.

Setelah dibuka, Zahira terlihat memasuki ruangan dan langsung berbicara dengan ibunya.

Bos Nur Amira, Fadhila Putri mengatakan kedatangannya bersama Zahira ialah untuk bertemu ibunya.

Tidak hanya itu, Fadhilla juga menjelaskan sudah membawa pendamping hukum dari LBH Padang untuk menangani kasus Nur Amira.

"Kedatangan kami untuk membawa pendamping hukum bagi ibu Zahira," ucapnya.

"Saat ini masih menunggu surat kuasa dari pihak imigrasi," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Zahira, anak dari seorang Warga Negara Asing (WNA) yang tengah menjalani proses detensi, mendatangi sang ibu, Nur Amira, di Kantor Imigrasi Agam, Sumatera Barat, Senin (29/9/2025) siang.

Pantauan Tribunpadang.com di lapangan, terlihat kedatangan Zahira dengan didampingi oleh bos ibunya, Fadhilla Putri dan adiknya sekira pukul 13:45 WIB.

Zahira terlihat mengenakan baju berwarna merah dengan jilbab berwarna maroon. Selain itu, terlihat juga pendamping hukum dari LBH Padang datang bersama Zahira.

Ia langsung menuju ke ruangan detensi untuk menemui ibunya. Sementara itu, dua petugas Imigrasi Agam juga datang untuk membuka kunci pintu pagar berwarna biru tersebut.

Ruangan detensi dengan pagar berwarna biru tersebut memiliki dua pintu. Setelah dibuka, Zahira terlihat memasuki ruangan dan langsung berbicara dengan ibunya.

Bos Nur Amira, Fadhila Putri mengatakan kedatangannya bersama Zahira ialah untuk bertemu Nur Amira.

Tidak hanya itu, Fadhilla juga menjelaskan sudah membawa pendamping hukum dari LBH Padang untuk menangani kasus Nur Amira.

"Kedatangan kami untuk membawa pendamping hukum bagi ibu Zahira," ucapnya.

"Saat ini masih menunggu surat kuasa dari pihak imigrasi," tambahnya.

Ombudsman Pastikan Tak Ada Maladministrasi

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat memastikan bahwa proses penanganan kasus Nur Amira, warga asal Payakumbuh yang kini berada di ruang detensi Imigrasi Agam, telah sesuai prosedur.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, usai melakukan pertemuan dengan pihak Imigrasi dan Kanwil Imigrasi Sumbar menindaklanjuti laporan dari Zahira, anak Nur Amira.

“Sejauh ini dari hasil klarifikasi, kami melihat prosedur sudah sesuai ketentuan. Seluruh dokumen seperti paspor, berita acara, hingga bukti deportasi sebelumnya sudah ditunjukkan pihak imigrasi,” kata Adel kepada TribunPadang.com, Sabtu (27/9/2025).

Baca juga: Peringati 16 Tahun Gempa 2009, Pemko Padang Gelar Hari Kesiapsiagaan Bencana di Monumen Tugu Gempa

Adel menjelaskan, laporan yang masuk ke Ombudsman terkait dugaan kesalahan prosedur dalam penetapan detensi Nur Amira. Namun setelah dipelajari, pihaknya menilai langkah imigrasi sudah berjalan sesuai aturan.

“Imigrasi menjelaskan bahwa penempatan di ruang detensi bukan penahanan, melainkan bagian dari prosedur sebelum deportasi. Semua proses administrasi juga sudah dilengkapi,” ujarnya.

Meski begitu, Ombudsman tetap akan memberikan ruang bagi pihak pelapor untuk menyampaikan tanggapan terkait penjelasan imigrasi tersebut.

“Kami akan menyampaikan hasil klarifikasi ini kepada pelapor. Jika ada dokumen baru atau informasi tambahan, tentu akan dipelajari lagi. Tapi sejauh ini, masalahnya sudah cukup terang,” tegasnya.

Adel menambahkan, Ombudsman berkomitmen memastikan hak-hak publik tetap dilindungi, terutama dalam kasus yang menyangkut kewarganegaraan dan hak hidup seseorang.

3. Menko AHY dan Wamen ATR/BPN Soroti Konflik Agraria di Sumbar, Sertifikasi Tanah Jadi Prioritas

Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk hadir dalam menyelesaikan persoalan pertanahan dan konflik agraria di Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, saat menyerahkan ratusan sertifikat tanah di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Selasa (30/9/2025).

AHY menyampaikan bahwa dirinya berbahagia bisa hadir bersama Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sumbar, Wali Kota Padang, serta anggota DPR RI asal Sumbar, Mulyadi.

Baca juga: Menko AHY Tinjau Tol Padang–Sicincin, Pastikan Penyelesaian Lahan Jadi Fokus Utama

Dalam kesempatan itu, mereka juga bersama-sama dengan jajaran Kanwil ATR/BPN Sumatera Barat dan masyarakat di Kerapatan Adat Nagari Kuranji.

Menurut AHY, salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah penyerahan sejumlah sertifikat tanah. Sertifikat yang diserahkan terdiri dari hak pakai bagi aset pemerintah daerah, hak milik bagi warga, serta sertifikat wakaf.

Ia menegaskan, langkah ini merupakan wujud nyata bahwa pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, terus berupaya menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.

AHY menambahkan, kepastian hukum atas tanah sangat penting karena masih banyak masyarakat yang tinggal di atas lahan atau rumah puluhan tahun lamanya, tetapi tidak memiliki sertifikat resmi.

Kondisi itu, kata dia, membuat masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap gangguan, penyerobotan, maupun potensi konflik agraria.

“Dengan sertifikat yang dimiliki, masyarakat bukan hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih baik ke depan. Setelah memiliki kepastian hukum, masyarakat bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupannya,” tegas AHY.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan bahwa negara bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah.

Ia menjelaskan, sertifikasi dilakukan agar seluruh tanah di Indonesia benar-benar terpetakan, terdaftar, dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Ossy menguraikan, langkah yang dilakukan pemerintah antara lain adalah melakukan sosialisasi secara masif, bekerja sama dengan pemerintah daerah, serta melibatkan pemangku adat dalam gugus tugas reforma agraria.

Tujuan utamanya adalah mempercepat pemberian sertifikat terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal yang paling membutuhkan perlindungan hukum.

Ketika disinggung mengenai konflik agraria yang masih terjadi di Pasaman Barat, Ossy mengakui bahwa persoalan tersebut menjadi prioritas pemerintah.

Menurutnya, penyebab konflik sangat beragam dan bersifat kasuistis, sehingga tidak bisa disamaratakan.

Baca juga: Utamakan Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Jaga Tarif Listrik Tetap Terjangkau Sepanjang 2025

“Penyelesaiannya harus diurai satu per satu. Di situlah peran Kanwil, Kantah, dan gugus tugas reforma agraria sangat penting. Kepala daerah juga memiliki kewenangan dalam mengelola pertanahan agar sesuai dengan dinamika perkembangan,” ujarnya.

Ossy menambahkan, penyelesaian konflik bisa ditempuh melalui mediasi ataupun jalur pengadilan.

Namun, yang paling penting menurutnya adalah menghindari penyelesaian dengan cara-cara kekerasan.

Dengan adanya percepatan sertifikasi tanah dan penyelesaian kasus pertanahan, pemerintah berharap masyarakat Sumbar, termasuk di Pasaman Barat, dapat terbebas dari ancaman konflik agraria yang berlarut-larut.

4. Remaja Hanyut di Pantai Sasak Pasbar Ditemukan dalam Kondisi Meninggal, 200 Meter dari Lokasi Awal

Pencarian terhadap seorang remaja bernama Farhan (14) yang hilang setelah terseret ombak di Pantai Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akhirnya membuahkan hasil.

Korban ditemukan Tim SAR Gabungan dalam keadaan meninggal dunia pada hari kedua pencarian, Selasa (30/9/2025).

Koordinator Pos SAR Pasaman, Novi Yurandi, menjelaskan bahwa sejak pagi tim telah dikerahkan kembali ke lokasi kejadian dengan membagi area pencarian menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).

Baca juga: 16 Tahun Gempa Sumbar 2009: Kisah Zuraida Lawan Puing dan Lumpur Demi Selamatkan Keluarga

SRU 1 melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau LCR di sekitar lokasi kejadian sejauh dua nautical mile, sementara SRU 2 menyisir sepanjang bibir pantai sejauh lima kilometer.

“Pukul 10.05 WIB, tim berhasil menemukan korban atas nama Farhan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 200 meter dari lokasi awal korban dilaporkan hanyut,” kata Novi Yurandi.

Ia menambahkan, setelah ditemukan, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Penemuan korban ini sekaligus menjadi akhir dari upaya pencarian yang telah dilakukan sejak Senin sore.

Diketahui, korban bersama seorang temannya bernama Nugi (12) sempat mandi di pantai pada Senin (29/9/2025) sore sekitar pukul 16.30 WIB.bNamun keduanya terseret arus ombak.

Beruntung, Nugi berhasil selamat, sementara Farhan sempat hilang dan tidak ditemukan meskipun warga sudah melakukan pencarian awal.

Baca juga: Polres Dharmasraya Bekuk Pelaku Curanmor Antar Kota/Kabupaten di SPBU Sikabau

Menurut Novi Yurandi, operasi pencarian hari kedua melibatkan unsur gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Pasaman Barat, pihak kepolisian, perangkat nagari, Kelompok Siaga Bencana (KSB), relawan, hingga masyarakat setempat dengan jumlah lebih dari 80 personel.

Sejumlah peralatan pendukung turut digunakan, mulai dari rescue car, perahu karet bermesin, perlengkapan medis, hingga drone thermal.

“Setelah korban berhasil ditemukan, pada pukul 10.35 WIB seluruh unsur yang terlibat melakukan debriefing. Operasi SAR resmi ditutup dan semua tim kembali ke satuan masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk masyarakat, yang telah bahu-membahu dalam pencarian,” ungkap Novi Yurandi.

Ia juga menyebutkan, kendala utama dalam operasi ini adalah arus laut yang cukup deras serta kondisi cuaca berawan dengan kecepatan angin mencapai enam knot. Namun berkat kerja sama semua unsur, pencarian akhirnya membuahkan hasil.(*)