Wamenaker Immanuel Ebenezer Ditangkap KPK, Pakar Unand Singgung Isu ‘Bersih-bersih Orang Jokowi’

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat, Prof Asrinaldi, menilai penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa langsung dikaitkan dengan upaya pembersihan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan.

Seperti diketahui, KPK menangkap Immanuel Ebenezer dengan dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan beberapa hari lalu.

Menanggapi hal itu, Prof Asrinaldi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto justru ingin menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

“Prinsipnya Presiden itu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Apapun caranya, pasti itu menjadi komitmen Presiden Prabowo. Jadi kalau ada yang menyebut ini bagian dari bersih-bersih orang dekat Pak Jokowi, saya agak meragukan itu. Kebetulan saja ada wakil menteri yang dekat sama dia yang terlibat,” ujar Prof Asrinaldi saat diwawancarai TribunPadang.com, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo yang langsung memberhentikan Immanuel Ebenezer menunjukkan sikap tegas dalam mendukung gerakan antikorupsi.

Baca juga: APBD Perubahan Tak Kunjung Disahkan, DPRD Dharmasraya Desak Rapat di Luar Daerah

“Ini juga jadi pembelajaran bagi menteri lainnya agar tidak bermain-main dengan korupsi. Jadi jangan dilihat sebagai upaya menarget orang tertentu, tetapi sebagai bukti komitmen Presiden menegakkan hukum,” jelasnya.

Disinggung soal narasi yang berkembang mengenai adanya "bersih-bersih" kelompok dekat Jokowi, termasuk geng Solo oleh geng Jakarta, Prof Asrinaldi membantah hal tersebut.

“Mungkin dalam konteks politik kekuasaan ada kelompok-kelompok, tapi kalau dikatakan ini target untuk membersihkan orang-orang dekat Jokowi, saya pikir terlalu sempit. Faktanya, koalisi pemerintahan Prabowo memang terdiri dari berbagai pengaruh, termasuk dari Jokowi. Tapi apakah ini agenda menarget? Saya tidak setuju,” tegasnya.

Jika dibandingkan dengan kasus penangkapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, oleh KPK pada 2020 lalu, Prof Asrinaldi menyebut pola penindakan terhadap Immanuel Ebenezer tidak jauh berbeda.

“Ini hanya kebetulan kader Gerindra yang ditangkap. Kalau memang melanggar undang-undang ya harus ditindak. Tidak mungkin Presiden Jokowi ataupun Presiden Prabowo melakukan intervensi. Jadi ini murni penegakan hukum,” katanya.

Baca juga: Kadis Kominfo Solsel Dilantik Jadi Kadisnaker Sumbar, Bupati: Ini Bukti Kaderisasi Berjalan Baik

Lebih jauh, Prof Asrinaldi menilai penangkapan Immanuel Ebenezer menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran kabinet.

“Tidak ada jaminan siapapun aman kalau melanggar hukum. Ini warning bagi menteri dan wakil menteri agar hati-hati. Presiden Prabowo punya komitmen untuk menindak tegas siapapun, baik di kabinet maupun DPR, jika terbukti melakukan korupsi,” tuturnya.

Prof Asrinaldi menyarankan Presiden Prabowo agar memiliki sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah tindak pidana korupsi di pemerintahan.

“Presiden harus mengingatkan para pembantunya agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Selain itu, penting juga menunjuk menteri-menteri yang punya integritas, bukan sekadar titipan partai koalisi. Dengan begitu, agenda pemberantasan korupsi bisa berjalan maksimal,” tutupnya.(*)