Indonesia Minta G20 Tempatkan Isu Kemanusiaan di Pusat Tata Kelola Global

TRIBUNPADANG.COM, JOHANNESBURG – Wakil Presiden Republik Indonesia atau Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menempatkan isu kemanusiaan sebagai inti tata kelola global dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. 

Ia menyoroti rangkaian bencana alam serta krisis di berbagai belahan dunia, termasuk konflik kemanusiaan dari Palestina hingga Ukraina yang menegaskan bahwa sebagian bencana merupakan akibat ulah manusia.

“Bapak Wakil Presiden menggarisbawahi bahwa bencana tidak hanya bersifat alamiah. Sebagian merupakan akibat perbuatan manusia. Kita melihat hal itu terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan banyak kawasan lain.

"Situasi ini menegaskan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global serta mendorong G20 mengambil peran keteladanan,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025).

Terkait risiko bencana alam, Gibran menekankan pentingnya penguatan mitigasi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan rawan bencana di lingkar Asia Pasifik memandang strategi pengurangan risiko sebagai elemen penting pembangunan nasional.

Wapres Gibran juga menyoroti perlunya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, adil, dan inklusif. Ia menilai akses pembiayaan internasional harus lebih mudah, dapat diprediksi, dan setara—terutama bagi negara-negara berkembang. 

Sejauh ini, lanjutnya langkah-langkah seperti penghapusan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau disebut sebagai opsi yang perlu diperkuat.

Dalam sesi tersebut, Ia mencontohkan keberhasilan Indonesia menerapkan standar pembayaran nasional melalui kode QR yang dikembangkan Bank Indonesia. Solusi digital berbiaya rendah ini telah diadopsi oleh sejumlah negara di Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan.

Selain itu, Gibran mendorong dimulainya dialog G20 mengenai intelligence economy atau ekonomi berbasis kecerdasan, seiring pesatnya perkembangan teknologi keuangan dan artificial intelligence.

Ia juga menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tetapi kebutuhan mendasar dan investasi strategis.

Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberi dampak nyata bagi ekonomi rakyat melalui pemanfaatan produk lokal dan pemberdayaan petani serta peternak.

“Dalam laporan terbaru disebutkan bahwa 720 juta orang di dunia masih mengalami kelaparan. Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi contoh nyata yang memperkuat pemanfaatan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi dengan rantai pasok yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa Gibran berharap G20 terus mewakili kepentingan seluruh bangsa. Ia menilai peran negara-negara Global South penting untuk membentuk tata kelola ekonomi global yang lebih inklusif.

“Apa yang dimulai Indonesia saat memimpin G20 pada 2022 dilanjutkan Afrika Selatan tahun ini, terutama dalam mendorong inklusivitas, memperkuat suara Global South, dan memastikan forum G20 benar-benar mewakili kepentingan semua bangsa,” tutupnya.(rel)