Padang Terapkan E-Audit Terintegrasi, Pengawasan Keuangan dan Pengadaan Dilakukan Secara Real Time

Ringkasan Berita:

• Pemko Padang memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penerapan E-Audit Terintegrasi. 
• Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama.
• Penandatanganan dilakukan di Kantor Inspektorat Kota Padang, Jumat (5/6/2026).

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penerapan E-Audit Terintegrasi. 

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang Integrasi dan Pemanfaatan Data dalam Rangka Pengawasan Elektronik (E-Audit Terintegrasi) di lingkungan Pemko Padang.

Penandatanganan dilakukan di Kantor Inspektorat Kota Padang, Jumat (5/6/2026), dan dihadiri Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tommy TRD, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Elvira, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Novalino, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (APP) Erwin M, serta jajaran Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Kota Padang.

Melalui kesepakatan tersebut, sejumlah data strategis antarorganisasi perangkat daerah akan terintegrasi untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif dan transparan.

Baca juga: Pengusaha Tahu Sumedang Menjerit Akibat Melemahnya Rupiah, 50 Kg Kedelai Kini Tembus Rp549.000

Dukung Program Kota Pintar dan Pemerintahan Digital

Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, mengatakan penerapan e-audit merupakan bagian dari upaya mendukung visi Kota Padang sebagai kota pintar (smart city), sekaligus sejalan dengan program transformasi digital yang tengah didorong pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurutnya, sistem ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berbasis data.

“E-audit bertujuan untuk efisiensi birokrasi, deteksi dini terhadap potensi penyimpangan khususnya dalam aspek pengawasan internal. Ini juga menggeser metode pengawasan post-factum menjadi pengawasan yang bersifat real-time,” ujar Sonny.

Ia menjelaskan, dengan sistem yang terintegrasi, proses pengawasan tidak lagi hanya dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, tetapi dapat dipantau secara langsung selama proses berjalan.

Baca juga: KemenHAM Perkuat Integritas ASN Dinkes Riau untuk Wujudkan Layanan Kesehatan Berbasis HAM

Wujudkan Ekosistem Satu Data Indonesia

Penerapan e-audit juga dinilai mendukung terwujudnya ekosistem Satu Data Indonesia (SDI) melalui integrasi berbagai sumber data yang selama ini tersebar di sejumlah perangkat daerah.

Sistem tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan data yang akurat, valid, aman, dan dapat diakses secara real time untuk kebutuhan pengawasan maupun pengambilan kebijakan.

Adapun ruang lingkup integrasi data yang tercantum dalam nota kesepakatan bersama meliputi data anggaran dan realisasi keuangan, data pengadaan barang dan jasa, registrasi kontrak, hingga penyediaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi.

Dengan adanya integrasi tersebut, proses pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Baca juga: Update Kapal Karam di Pasie Nan Tigo, Kantor SAR Padang: Tak Ada Korban Jiwa, Bagan Sedang Bersandar

Kawal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sementara itu, Inspektur Pembantu (Irban) III Inspektorat Kota Padang, Metri, menyebutkan e-audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga membantu memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan baik.

“Dengan e-audit, Inspektorat juga bisa mengawal dan memastikan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan internal maupun eksternal,” katanya.

Ia menambahkan, sistem tersebut akan memudahkan Inspektorat dalam memonitor perkembangan tindak lanjut hasil audit secara berkelanjutan, sehingga efektivitas pengawasan dapat semakin meningkat.

Melalui penerapan E-Audit Terintegrasi, Pemko Padang berharap dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di era digital.(*)