Pemko Padang Catat 7.178 Anak Tidak Sekolah, Targetkan Nol ATS Lewat Sinergi Lintas Sektor

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Hingga tanggal 11 September 2025, tercatat sebanyak 7.178 anak di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) masih berstatus tidak bersekolah.

Langkah percepatan penanganan ATS tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Jumat (12/9/2025).

“Pendidikan adalah hak dasar anak yang tidak boleh diabaikan. Kita menargetkan tidak boleh ada lagi anak usia sekolah yang tercecer dari sistem pendidikan. Upaya ini menjadi perhatian serius demi mewujudkan generasi emas Kota Padang,” tegas Maigus Nasir.

Baca juga: Harga Cabai Merah Keriting Naik Lagi Hari Ini, Dijual Rp76.700 di Pasar Bawah Bukittinggi

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat, agar setiap anak benar-benar mendapat hak pendidikan tanpa terkecuali.

“Saya meminta seluruh pihak di kecamatan dan kelurahan agar lebih proaktif melakukan pendataan hingga ke tingkat RT. Dengan begitu, setiap anak yang putus sekolah bisa segera terjangkau dan mendapatkan solusi," ujarnya.

"Dengan kolaborasi semua pihak, target nol anak putus sekolah di Kota Padang Insya Allah dapat terwujud,” sambungnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Nurfitri, menjelaskan bahwa dari total 7.178 ATS, baru sekitar 36 persen yang berhasil didata secara detail.

Baca juga: Dosen UNP Gelar Pelatihan Parenting dan Wirausaha bagi Anggota PKK Ulak Karang Selatan Padang

Sementara itu, 64 persen sisanya masih dalam proses pendataan.

Ia juga merinci tiga faktor utama penyebab anak putus sekolah di Padang. Yaitu faktor lingkungan, seperti anak terpengaruh hal negatif di sekitar tempat tinggalnya hingga enggan bersekolah.

Faktor kedua yaitu internal sekolah, masih ada oknum pendidik yang salah menyikapi persoalan anak, sehingga menimbulkan trauma dan akhirnya drop out.

Ketiga yaitu faktor ekonomi keluarga, sekitar 28 persen ATS terpaksa bekerja membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menurut Nurfitri, pemerintah menyiapkan dua jalur strategi untuk mengatasi kasus ATS.

Baca juga: Wabup Padang Pariaman Rahmat Hidayat Maklumi Pengusiran Warga Kapalo Hilalang Saat Mediasi

Bagi anak yang masih berada di usia sekolah akan dikembalikan ke sekolah formal sesuai jenjangnya.

Sementara anak yang sudah melewati usia sekolah akan diarahkan mengikuti pendidikan non formal melalui program Paket A, B, dan C.