TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memunculkan wacana pembangunan dua flyover (jembatan layang) di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Menurutnya, Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sudah terlalu macet.

Oleh sebab itu, ia menilai Kota Padang perlu dibangun dua flyover untuk mengatasi kemacetan.

Andre bilang, dua titik krusial yang perlu flyover itu menurutnya di By Pass Kota Padang, yakni di perempatan Simpang Lubuk Begalung (Lubeg) yang menghubungkan Lubuk Begalung dan Indarung 

Lalu, bagi dia flyover juga perlu dibangun di perempatan Simpang Katapiang yang menghubungkan Anduriang dan kampus Universitas Andalas (Unand).

Menurutnya, kemacetan kerap tak terhindarkan di dua perempatan itu, apalagi saat jam-jam sibuk.

"Yang perlu dibangun flyover itu di Lubeg, arah Indarung, Nah itu yang prioritas pertama. Yang kedua yang ke arah Universitas Andalas (Unand)," kata Andre Rosiade di Padang, Kamis (16/1/2025).

Baca juga: Tahap Pertama Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik Sepanjang 2,78 Km Dimulai Maret 2025

Wacana pembangunan flyover tersebut mengemuka ketika Andre bertemu dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Triono Junoasmoro dan Direktur Operasi III PT Hutama Karya Koentjoro serta Kadis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Era Sukma Munaf ketika meninjau proyek Fly Over Sitinjau Lauik, Kamis (16/1/2025).

Andre mengatakan, dengan keterbatasan APBN dan prioritas pemerintah hari ini lebih tertuju pada ketahanan pangan dan energi, maka Hutama Karya diminta untuk menjadi pemrakarsa.

Rencananya, dua flyover ini akan dibangun dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Untuk itu kita meminta bantuan Hutama Karya bisa maju sebagai pemrakarsa KPBU flyover di Kota Padang," ujarnya.

Dia bilang, Hutama Karya, Dirjen Bina Marga dan Kepala Dinas BMCKTR Sumbar sudah mengadakan pertemuan membahas wacana itu.

BMCKTR Sumbar diminta untuk segera membuat Pra Feasibility Study (Pra FS) atau pra studi kelayakan.

Setelahnya, BMCKTR dapat menyerahkan Pra FS kepada Hutama Karya dan Kementerian PU untuk kemudian dibahas.

Di samping itu, Hutama Karya juga akan melaporkannya ke Kementerian BUMN.

"Setelah semuanya selesai nanti akan diajukan ke Kementerian Keuangan. Setelah persetujuan Kementerian Keuangan baru diadakan lelang," tambahnya.

Adapun Andre Rosiade belum bisa menargetkan kapan dimulainya pembangunan dua fly over ini.

Baca juga: Wacana Kota Padang Segera Miliki 2 Flyover Baru, Hutama Karya Diminta Jadi Pemrakarsa

Ya targetnya tentu berproses. Mudah-mudahan ya kalau bisa prosesnya. Proses KPBU ini kan butuh banyak persetujuan. 

"Ini ialah terobosan kita dengan keterbatasan APBD Sumbar yang kecil, maupun keterbatasan APBN. Tapi yang jelas ini kita akan lakukan terobosan itu, sesuai komitmen kami kita gerak cepat bangun Sumbar," pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerja Umum Triono Junoasmoro mengapresiasi adanya usulan-usulan KPBU yang disampaikan oleh pemerintah daerah di Sumbar. Usulan itu nanti segera akan dilakukan pengkajian.

"Saya apresiasi adanya usulan-usulan KPBU dari Sumbar yang nanti kami siap menunggu usulan proposalnya untuk kami kaji. Mudah-mudahan proyek yang diusulkan itu dapat kita laksanakan dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Sumbar," katanya.

Ia meminta pemerintah daerah memberikan dukungan penuh agar proyek ini dapat terlaksana dengan baik.

"Secara khusus saya juga mohon kepada pemerintah daerah untuk proyek-proyek KPBU yang ada di Sumbar, mohon dukungannya untuk pengadaan tanah. Karena proyek ini bisa lebih cepat kalau lahannya juga lebih cepat. Jadi mudah-mudahan Pak Andre, dukungan ini bisa sama-sama kita support," tambahnya.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News