TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sekretaris Komisi I DPRD Padang, Budi Syahrial membeberkan pelanggaran netralitas ASN oleh Camat dan Lurah di Kota Padang jelang Pemilu 2024.

Ia menyebut, ada beberapa oknum camat dan lurah yang memfasilitasi caleg-caleg dari partai tertentu menggelar kegiatan. 

Pelanggaran lainnya menurut Budi, ada aula pemerintahan tingkat camat yang digunakan sebagai tempat pelantikan tim sukses salah satu peserta pemilu.

Baca juga: DPRD Panggil Seluruh Camat dan Lurah se-Kota Padang, Duga Langgar Netralitas ASN di Pemilu

"Itu tidak boleh," ujar Budi Syahrial saat dihubungi TribunPadang.com, Selasa (29/8/2023).

Budi mengatakan, Komisi I DPRD Padang meminta agar inspektorat menidak oknum-oknum yang melanggar tersebut.

Budi menegaskan bahwa ASN tidak boleh terlihat politik praktis, bila tetap ingin berpolitik harus berhenti sebagai ASN.

"Jangan bermain-main dengan hal seperti ini, mereka digaji oleh APBN dan APBD Kota Padang, bukan digaji oleh pemilik partai," kata Budi.

Camat dan Lurah Dipanggil

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memanggil seluruh camat dan lurah di Kota Padang pada Selasa (29/8/2023) berkaitan dengan netralitas ASN pada pemilu ini.

Namun, tidak semua camat dan lurah yang hadir. Sehingga pihak akan menggelar pertemuan lebih besar besok, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: Masyarakat Sumbar Deklarasikan dan Tandatangani Pemilu Damai Tahun 2024, Ini Isinya

Budi mengatakan, tidak hanya memanggil camat, pihaknya juga akan memanggil Sekda, Asisten 1 Pemko Padang hingga BKPSDM.

"Kami juga memanggil Bawaslu Padang untuk memberikan pencerahan tentang netralitas ASN dalam pemilu, yang mana ASN tidak berpolitik praktis," kata dia.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News