Berita Populer Padang

Berita Populer Padang: Penangkapan Ular Piton dan Nasib Guru Honorer

Editor: Rizka Desri Yusfita
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Petugas Damkar Kota Padang pada saat mengevakuasi seekor ular di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (24/8/2022). Ini termasuk berita populer Padang selama 24 jam terakhir tayang di TribunPadang.com.

Lokasinya berada di Perumahan Graha Asri, Rt 04/ Rw 07, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumbar.

"Setelah mendapatkan informasi dan meminta data serta alamat lengkap. Kota kirimkan petugas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan," kata Sutan Hendra.

Pihaknya sampai di lokasi kejadian sekitar pukul 08.13 WIB dan langsung melakukan penindakan dengan menangkap ular dengan peralatan yang lengkap.

"Sekitar pukul 08.39 WIB, ular berhasil ditangkap dan dievakuasi ke Kantor Damkar Kota Padang," kata Sutan Hendra.

Dijelaskannya, ular tersebur merupaka jenis ular piton dengan panjang sekitar 3 meter dan nantinya akan diserahkan kepada komunitas pecinta reptil yang ada di Kota Padang.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Angkat Bicara Soal Nasib Guru Honorer di Padang, dari Awal Sudah Diingatkan

2. Gubernur Mahyeldi Angkat Bicara Soal Nasib Guru Honorer di Padang, dari Awal Sudah Diingatkan

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah ikut angkat bicara terkait nasib ratusan guru honorer di Padang yang tidak diajukan pada formasi sebagai PPPK.

Kata Mahyeldi, Pemprov Sumbar sudah berulang kali mengingatkan kabupaten kota untuk segera mengajukan formasi PPPK.

"Kita dari awal-awal sudah inggat kabupaten kota termasuk Kota Padang sudah diingatkan saat rapat-rapat," ujar Mahyeldi, saat ditemui Rabu (24/8/2022).

Menurutnya, kebutuhan pegawai di pemerintahan sangat banyak, apalagi setiap tahun ada yang memasuki masa pensiunan

Di Pemprov Sumbar saja, kata Mahyeldi ada sekitar seribu orang pegawai yang memasuki masa pensiunan setiap tahunnya.

"Di Kabupaten kota tidak kurang ada sekitar lima ratusan orang yang pensiun, untuk itu perlu dicukupkan dengan pegawai yang diajukan disamping CPNS melalui PPPK," ungkapnya.

Mahyeldi mengatakan, dengan banyak pegawai yang pensiun, untuk membantu kerja pemerintahan perlu dilakukan pengangkatan melalui PPPK.

"Pengangkatan PPPK ini perlu menjadi perhatian semua kabupaten dan kota," ungkapnya.

Diakuinya, sebagian kabupaten kota tidak mengajukan formasi PPPK dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak memadai. 

Halaman
123

Berita Terkini