Laporan Reporter TribunPadang.com, Rima Kurniati
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah ikut angkat bicara terkait nasib ratusan guru honorer di Padang yang tidak diajukan pada formasi sebagai PPPK.
Kata Mahyeldi, Pemprov Sumbar sudah berulang kali mengingatkan kabupaten kota untuk segera mengajukan formasi PPPK.
"Kita dari awal-awal sudah inggat kabupaten kota termasuk Kota Padang sudah diingatkan saat rapat-rapat," ujar Mahyeldi, saat ditemui Rabu (24/8/2022).
Baca juga: Expo UMKM Ikut Meriahkan MTQ Korpri Nasional 2022, Mahyeldi: Kenalkan Produk Unggulan Sumbar
Menurutnya, kebutuhan pegawai di pemerintahan sangat banyak, apalagi setiap tahun ada yang memasuki masa pensiunan
Di Pemprov Sumbar saja, kata Mahyeldi ada sekitar seribu orang pegawai yang memasuki masa pensiunan setiap tahunnya.
"Di Kabupaten kota tidak kurang ada sekitar lima ratusan orang yang pensiun, untuk itu perlu dicukupkan dengan pegawai yang diajukan disamping CPNS melalui PPPK," ungkapnya.
Baca juga: Jokowi Soroti Angka Inflasi di Sumbar, Gubernur Mahyeldi Jelaskan Faktor Penyebab dan Upaya Pemprov
Mahyeldi mengatakan, dengan banyak pegawai yang pensiun, untuk membantu kerja pemerintahan perlu dilakukan pengangkatan melalui PPPK.
"Pengakatan PPPK ini perlu menjadi perhatian semua kabupaten dan kota," ungkapnya.
Diakuinya, sebagian kabupaten kota tidak mengajukan formasi PPPK dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak memadai.
Baca juga: Minimalisir Kecelakaan Perlintasan Sebidang Kereta Api, Gubernur Sumbar: Optimalkan Jalan Inspeksi
Diberitakan sebelumnya, ratusan guru honorer tingkat SD dan SMP yang mengatasnamakan forum guru lulus passing grade menggelar demo pada Senin (22/8/2022) di Halam Kantor DPRD Padang.
Mereka mempertanyakan nasib mereka sebab hingga batas waktu pengajuan formasi PPPK yang dibuka KemenpanRB, Pemko Padang tidak kunjung juga mengajukan formasi.
Akibatnya nasib 1226 guru honorer terancam tidak bisa diangkat sebagai PPPK tahun ini, padahal sudah mengikuti ujian sebanyak dua kali. (*)