Baca tanpa iklan
Laporan Reporter TribunPadang.com, Wahyu Bahar
TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Martinus Dahlan resmi dilantik menjadi penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai di Auditorium Gubernuran, Minggu (22/5/2022).
Berkenaan dengan itu, Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA) berharap Pj Bupati Martinus serius menangani isu lingkungan di daerahnya.
Ketua FORMMA, Heronimus Eko Pintalius Zebua meminta agar kedepannya tidak ada lagi izin perusahaan kayu yang dinilai merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
"Harapan kami seperti beberapa bulan yang lalu, seperti advokasi yang telah kami lakukan, jangan sampai ada izin-izin baru yang dapat merusak lingkungan Mentawai," ujar Nimus kepada wartawan usai pelantikan Pj Bupati Mentawai.
Baca juga: Fahmi Idris, Tokoh Minang yang Juga Politikus Senior Partai Golkar Meninggal Dunia
Baca juga: Martinus Dahlan Dilantik Jadi Pj Bupati Kepulauan Mentawai, Gubernur Mahyeldi: Jaga Netralitas ASN
Baca juga: Kemendagri Tunjuk Sekda Mentawai Jadi Penjabat Bupati, Besok Dilantik Gubernur Sumbar
Saat ini isu-isu lingkungan, krisis iklim, kata dia sudah menjadi isu nasional, sehingga harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Mentawai.
"Pj Bupati kami minta tidak mengeluarkan izin-izin baru, misalnya perusahaan kayu, izin HPH, karena dampaknya ialah adanya kekeringan, banjir dan lainnya," kata dia.
Dikatakan Nimus, sebagai orang yang paham topografi Mentawai, Martinus mestinya bisa merealisasikan keinginan masyarakat dan mahasiswa.
Lebih lanjut dikatakannya, aspirasi yang disampaikannya sebagai bentuk kepedulian ia dan mahasiswa asal Mentawai lainnya.
"Kami mahasiswa tentu berfungsi sebagai agen perubahan hingga kontrol sosial, sehingga kami juga turut mengawal pemerintahan," pungkas dia.
Baca juga: Remaja Hilang di Mentawai Ditemukan pada Kedalaman 13 Meter, Awalnya Mandi-Mandi di Dermaga
Baca juga: Kronologi Remaja Hilang di Kepulauan Mentawai, Keluarga hanya Temukan Pakaian Korban saat Mencari
Menjawab aspirasi mahasiswa, Pj Bupati Martinus mengatakan bahwa persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan mahasiswa harus disamakan.
"Dengan maraknya investasi kayu di Mentawai tentu lingkungan harus kita jaga, kita kawal bersama-sama. Yang jelas jangan ada masyarakat yang dirugikan, ada manfaatnya, dan masyarakat diuntungkan," ujar mantan Sekretaris Daerah Kepulauan Mentawai ini.
"Tanpa berjanji-pun kita sudah berjalan untuk menjaga lingkungan, adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Pemda, termasuk masyarakat, LSM serta lembaga lain," pungkas Martinus.
(*)