Singgung Kisruh Minyak Goreng, Pengamat: Pemerintah Gagal Atasi, karena Kebijakan Berubah-ubah

Editor: Emil Mahmud
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Harga sejumlah bahan pokok di Kota Bukittinggi melonjak naik menjelang bulan Ramadhan, Selasa (8/3/2022).

SIKAP relat tidak konsistennya pihak pemerintah dalam mengatasi persoalan minyak goreng dapat terlihat dalam menerapkan kebijakan sendiri.

Pengamat Ekonomi Rahma Gafmi mengatakan, suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus konsisten, dan semestinya telah dirumuskan secara matang.

Sejauh ini, menurutnya kebijakan berubah-ubah, tapi persoalan tak kunjung terselesaikan, mulai dari kelangkaan hingga harga yang melonjak.

Kini, pemerintah telah mencabut peraturan mengenai Harga Eceren Tertinggi (HET) untuk komoditas minyak goreng kemasan.

"Kebijakan harus konsisten. Harusnya setiap kebijakan dirumuskan dengan matang. Dari awal harusnya sudah tau bagaimana dampak HET baik positif dan negatifnya, sehingga kebijakan ini bisa meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat dapat diterapkan," ujar Rahma saat dihubungi, Rabu (16/3/2022).

Minyak goreng saat ini langka di berbagai daerah. Jika pun ada, harganya banyak yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut tidak ditampik oleh pemerintah. Menurut Rahma, tidak konsisten suatu kebijakan dapat menyebabkan gejolak di masyarakat.

"Tujuan penerapan kebijakan penetapan HET dan dicabutnya HET terutama itu harus jelas disampaikan kepada publik," kata Rahma.

Rahma menyarankan agar pemerintah membuat strategi yang tepat. suatu strategi untuk menyelesaikan masalah bukan membuat persoalan baru. Ia menilai kebijakan soal HET bukan solusi yang tepat.

"Yang harus dilakukan segera itu mulai dengan memperbaiki sistem logistik," tutur Rahma.

Sebab, lanjut dia, Indonesia adalah negara kepulauan yang terpisah antar wilayah, sehingga sistem logistik masih belum efisien dalam menjangkau semua wilayah di Indonesia.

Disdag Kota Padang Lakukan Penyaluran 2000 Liter Minyak Goreng ke Pasar Satelit

Hasil pengambilan gambar minyak goreng curah di toko pedagang Pasar Raya Padang Wati (51), saat meninjau harga dan stok minyak goreng Minggu (6/2/2022) (TRIBUNPADANG.COM/RAHMAT PANJI)

Baca juga: Dugaan Praktik Kartel Minyak Goreng, Kasatgas Pangan Polri Sebut Belumlah, Temukan Indikasi

Perbaikan sistem logistik diharapkan dapat menyeluruh hingga pelosok agar barang pangan dapat terdistribusi dengan baik.

"Setiap wilayah dapat melakukan perdagangan pangan dengan mudah, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dapat merata," terangnya.

Sistem logistik harus terintegrasi, memiliki road map antar wilayah yang jelas, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memudahkan distribusi, serta adaptasi penggunaan teknologi juga perlu dikembangkan untuk efisiensi.

Baca juga: Lokasi Operasi Pasar Minyak Goreng di Padang Hari Ini, Pasar Nanggalo Siteba hingga Pasar Raya 

Baca juga: Lokasi Operasi Pasar Minyak Goreng di Padang Hari Ini, Pasar Nanggalo Siteba hingga Pasar Raya 

Selain persoalan minyak goreng, ucap Rahma, demi menigkatkan perekonomian Indonesia produktivitas pertanian khususnya sektor pangan harus ditingkatkan mengingat kontribusi sektor ini cukup besar terhadap GDP namun pertumbuhannya terus mengalami penurunan.

Halaman
12

Berita Terkini