TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Nofrizon menyampaikan keluhannya kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat rapat paripurna, Senin (27/12/2021).
Keluhan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan di daerah itu yang disinyalir dan diduga dikuasai orang dekat Gubernur Sumbar.
"Seluruh proyek Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berbentuk fisik di Sumbar selalu terkendala. Semua lebih kurang kena denda bahkan ada yang putus kontrak," kata Nofrizon.
Sampai sejauh ini lanjut Nofrizon, diakui bahwa kondisi seperti itu justru baru saat ini terjadi.
Nofrizon mencontohkan sejumlah proyek fisik di Dinas PSDA Sumbar, SMK 1 Bukittinggi, pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi dan lain-lain.
Karenanya, dia meminta agar Gubernur Sumbar Mahyeldi turun tangan dan memproses kejadian tersebut.
"Kami yakin dan percaya Pak Gubernur tidak akan seperti itu. Tapi yang mengaku ring 1 itu tolong disikapi karena rekanan sekarang berani-berani," ujar Nofrizon.
Baca juga: BIN Daerah Sumbar kembali Gelar Vaksinasi Massal, Sasaran Anak-anak hingga Lansia di 4 Wilayah
Baca juga: Paparkan Sejarah Lengkap Pemerintahan Darurat RI, Kemendagri Apresiasi Gubernur Mahyeldi
Sementara itu, Gubernur Sumbar mengaku tidak tahu apa-apa atas permasalahan itu.
Terkait masukan tersebut, pihaknya akan mengevaluasi kinerja OPD di lingkungan Pemprov ke depannya.
"Tidak apa-apa, karena tugas DPRD ialah melakukan evaluasi. Kemudian evaluasinya disampaikan, nanti akan ada penjelasan oleh masing-masing OPD," terangnya.
Menurut Mahyeldi, setiap ODP harus bergerak cepat. Tidak boleh lambat, lambat-lambat, memperlambat dan menghambat pembangunan.
"Kalau ada yang seperti itu, silakan lapor kepada saya. Pemerintah menerima jika ada bukti bukti," sambungnya.
Terkait orang-orang ring 1 yang berada di lingkungan OPD, Mahyeldi mengaku tidak tahu.
"Siapa itu, saya tidak tahu mana yang ring 1. Silakan tanya saja ke yang bersangkutan," ujar Gubernur Mahyeldi.(TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita)