Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi kecewa karena lambatnya progres pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya Seksi Padang-Sicincin.
Kekecewaannya terungkap saat melakukan rapat koordinasi pembangunan proyek strategis nasional tol Padang-Pekanbaru di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Sabtu (6/3/2021).
Menurut Mahyeldi, seharusnya pengerjaan jalan tol Padang-Pekanbaru bisa lebih cepat diselesaikan sebab tidak ada hambatan dari segi dana.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi: Jemaah Haji dan Umrah yang Berangkat dari Sumbar akan Dibekali Rendang
Ia menilai eksekusi di lapangan terkesan agak lambat.
"SK yang ada ngambang, dari Pemprov apa pekerjaannya, Kementerian PUPR apa pekerjaannya, BPN apa pekerjaannya, kabupaten kota apa pekerjannya, harusnya itu ada dalam SK," tegas Mahyeldi.
Lalu Mahyeldi mempertanyakan, bagaimana mau mengerjakan proyek jika tidak diikuti dengan tupoksi.
"Tupoksinya tidak jelas. Saya tidak memahami SK ini, tidak jelas kepada siapa mau meminta pertanggungjawabannya," tambah Mahyeldi sambil berdiri di depan para peserta rapat.
Baca juga: Polemik Proyek Tol Padang-Pekanbaru, Mahyeldi: Eksekusi di Lapangan Terkesan Agak Lambat
Ditegaskan Mahyeldi, Gubernur Sumbar sebagai penanggung jawab.
Jalan tidaknya pekerjaan itu menjadi tanggung jawab Gubernur.
Untuk itu, perlu dijelaskan tupoksi masing-masing tim di dalam SK.
"Nama-nama yang ada di SK kasih saja tugas. Siapa melakukan apa jelas, jadi jelas evaluasinya," ujar Mahyeldi.
Namun demikian, katanya, keterlibatan pemerintah kabupaten kota dan masyarakat juga harus maksimal.
Baca juga: Proyek Tol Padang-Pekanbaru Dihentikan? Kementerian PUPR Bantah, Sebut Pengerjaan Tetap Jalan
Ia menegaskan, tidak boleh ada satupun masyarakat terkait yang tidak mendapatkan informasi mengenai pembangunan jalan tol tersebut.
"Pembangunan jalan tol tetap jalan, tidak ada yang berhenti. Maka saya katakan berita hoaks itu yang mengatakan jalan tol berhenti," ucap Mahyeldi.
Dikatakan Mahyeldi, pembebasan tanah bisa dilaksanakan. Menurutnya, hal itu menjadi prioritas.
Jika urusan tanah telah selesai, progresnya jelas, pembangunan fisik akan mengikuti.
"Mudah-mudahan Desember 2022 bisa selesai dengan dukungan dan sinergi seluruh pihak," harap Mahyeldi. (*)