Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat terkait lahan warga yang terkena proyek tol Padang-Pekanbaru pada ruas Kota Payakumbuh-Pangkalan Lima Puluh Kota, Senin (9/11/2020).
Rapat dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPRD Sumbar di antaranya Lazuardi Herman, Desrio Putra, dan Muhammad Ikbal.
Tampak juga hadir Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol dan Kepala Dinas PUPR Lima Puluh Kota.
Baca juga: Warga Kabupaten Lima Puluh Kota Minta Jalur Tol Padang-Pekanbaru Dialihkan, Ini Alasannya
Kemudian juga pihak Hutama Karya, Walhi Sumbar, dan perwakilan warga 5 nagari yang terdampak pembangunan tol Padang-Pekanbaru di Limapuluh Kota.
Pada kesempatan tersebut, Perwakilan warga dari WALHI Sumbar Yoni Candra meminta agar pihak pelaksana pembangunan tol bisa mempresentasikan data yang dimilikinya sehingga bisa dicocokkan dengan data yang diakses pihaknya ke PUPR.
Saat ini data Walhi adalah data yang diakses melalui keterbukaan informasi publik PUPR Sumbar.
Selain itu, juga dari pemancangan yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana pembangunan.
Baca juga: Anak Pergoki Ibunya dengan Pria Tetangga Berbuat Mesum, Lantas Berteriak Minta Tolong
"Kita berharap pihak pelaksana pembangunan juga mampu melihatkan datanya dan bisa kita diskusikan bagaimana langkah baik ke depan, tapi faktanya pihak pelaksana pembangunan hanya berputar pada pembicaraan basic design," jelas Yoni Candra.
Padahal, lanjut dia, proses sosialisasi dan penginventarisiran data kepemilikan warga sudah dilakukan oleh pihak pelaksana pembangunan dalam bentuk isian kuesioner.
Yoni Candra menyadari proses pembangunan tol ini top down, penetapannya dari pusat, lalu yang di bawah hanya mengikuti saja tanpa ada proses partisipasi dan pelibatan masyarakat.
Mulai dari pemangku adat, niniak mamak, dan warga yang memiliki lahan.
"Seharusnya pembangunan itu dilaksanakan secara partisipatif, faktanya ditentukan jalurnya, lokasinya, dan warga diharapkan mendukung proses pembangunan," ungkap Yoni Candra.
Baca juga: Progres Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Irwan Prayitno: Sta 4,2-36,6 Km Selesai 2022
Padahal, lanjutnya lagi warga tak ingin proses pembangunan di lahan mereka karena selain dari rumah juga ada lahan produktif seperti sawah, tanaman jagung dan lain-lainnya.
Ia menegaskan, kebutuhan masyarakat dari situ semua, nanti kalau dipaksakan, hilang sumber penghidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian hingga bulanannya.
"Kami sebenarnya warga dan Walhi berharap, kami tidak anti terhadap pembangunan dan menolak pembangunan tapi bagaimana pembangunan dilaksanakan secara berkeadilan," tegas Yoni Candra.
Di samping itu, Kepala PUPR Kabupaten Limapuluh Kota Yunire Yunirman mengatakan pihaknya sifatnya hanya berkomunikasi dengan stakeholder terkait.
“Kita sudah sampaikan (aspirasi), kalau boleh hindari saja pemukiman, apalagi yang sudah ada penolakan."
"Stakeholder terkait masih komunikasi dengan kementerian di pusat, jadi diupayakan,” kata Yunire Yunirman.
Baca juga: Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Irwan Prayitno: Harga Tanah Sudah Terbuka
Ia menyebutkan, bisa saja jalur yang ada saat ini digeser ke tempat lain. Namun dikhawatirkan muncul masalah lain.
"Kita terus jalin komunikasi yang baik, karena ini masih desain awal, masih banyak tahapan berikutnya,” ujar Yunire Yunirman.
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Desrio Putra mengatakan memang ada masukan dan keluhan dari masyarakat Lima Puluh Kota, banyak lahan pertanian dan rumah penduduk yang terdampak jalan tol.
Hal itu langsung diklarifikasi dengan pihak yang melakukan perencanaan.
Dari hasil klarifikasi, jalur yang diperdebatkan itu belum diputuskan, tetapi memang ada alternatif-alternatif yang disiapkan oleh pemerintah.
"Alternatif tersebut tetap mempertimbangkan, menghindari supaya jangan banyak lahan pertanian yang terkena, perkampungan yang terkena, kemudian biaya konstruksi yang lebih rendah, termasuk biaya ganti rugi yang lebih rendah,” kata Desrio Putra.
Namun itu baru basic desain, setelah itu nanti baru diputuskan mana jalur dan koordinat yang paling tepat dan paling tidak banyak merugikan masyarakat.
Setelah itu baru dilanjutkan ke tahapan detail enginering design (DED).
"Jadi masih panjang, kami dari DPRD menyarankan sebelum diputuskan jalur yang paling tepat, sosialisasi harus dilakukan maksimal, melibatkan semua stakeholder semua masyarakat, ninik mamak, wali nagari,” tambah Desrio Putra.
Kalau ada masyarakat yang tidak setuju diberi pemahaman. Kemudian harus diberikan ganti rugi yang layak terhadap lahan yang terdampak pembangunan tol.
"Itu yang paling cepat dan harus dilakukan oleh konsultan. Alternatif disiapkan, tapi pilih mana yang paling baik."
"Jadi pihak perencana pun juga tidak mutlak harus mempertimbangkan biaya kontruksi yang murah, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang paling minim, walaupun biaya kontruksi besar, tetapi masyarakat yang terdampak sedikit tidak ada masalah," jelas Desrio Putra.
Pasca rapat, Desrio Putra meminta supaya pihak perencana itu selalu mengkomunikasikan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat supaya tidak ada masalah di dalam pembangunan tol. (*)