Hingga Juli, Penyaluran Dana Desa di Pasaman Barat Capai Rp59,7 Miliar untuk Atasi Kemiskinan

TRIBUNPADANG.COM, PASAMAN BARAT - Hingga Juli 2025, Pemkab Pasaman Barat, Sumatera Barat telah menyalurkan Rp59,7 miliar dana desa untuk berbagai program pengentasan kemiskinan.

Penyaluran dilakukan melalui bantuan langsung tunai dan kegiatan ketahanan pangan nagari.

Kegiatan itu dilakukan dalam bentuk kegiatan bantuan langsung tunai hingga pelaksanaan ketahanan pangan nagari.

"Realisasi penyalurannya dengan total Rp59.774.055.556 dari anggaran Rp98,13 miliar selama 2025 atau 60,91 persen," kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pasaman Barat Syaikul Putra di Simpang Empat, Selasa (12/8/2025).

Dia merasa optimis penggunaan anggaran desa yang ada dapat tercapai dan penggunaanya tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Ajak Mahasiswa Sumbar di ITERA Belajar Serius untuk Membangun Daerah

Menurutnya realisasi dana desa yang telah cair itu merupakan pencairan tahap pertama. 

"Itu baru tahap pertama, untuk tahap kedua kemungkinan akan dicairkan ke kas nagari pada Oktober atau November 2025 mendatang," sebutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk BLT maksimal 15 persen dari dana desa tiap nagari. Begitu juga untuk ketahanan pangan disiapkan minimal 20 persen. 

Sedangkan untuk nagari tanggap bencana disesuaikan dengan kebutuhan nagari.

"Pemanfaatan dana desa juga untuk sekolah lapangan dalam rangka meningkatkan pengetahuan petani agar meningkatkan produksi," ujarnya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca 7 Kota di Sumbar Hari Ini, Mayoritas Berawan dengan Suhu 18-30 Derajat

Selain itu, ada juga pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintah.

"Termasuk untuk pemulihan ekonomi nasional berupa pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas badan usaha milik nagari, pengembangan usaha ekonomi produktif dan pengembangan desa wisata," lanjutnya.

Kemudian, nagari juga menjalankan program prioritas nasional berupa ketahanan pangan nabati dan hewani, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta pencegahan dan penurunan stunting.

"Kami mengingatkan kepada pihak nagari agar dalam penggunaan dana desa harus mengacu kepada aturan yang berlaku sehingga tidak berpotensi disalahgunakan," tegasnya.(*)