Temui Sejumlah Pihak, Bupati Annisa Cari Solusi Persoalan Agraria di Dharmasraya

TRIBUNPADANG.COM, DHARMASRAYA - Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani melakukan langkah strategis dengan bertemu sejumlah pejabat penting di tingkat pusat dan daerah dalam pekan ini.

Pertemuan tersebut antara lain dilakukan dengan Ketua Satgas Reforma Agraria Nasional, Nusron Wahid, jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Langkah ini diambil untuk mencari jalan keluar atas sejumlah sengketa lahan plasma yang tengah berlangsung di Kabupaten Dharmasraya, seperti di kawasan Sembilan Koto, Asam Jujuhan dan sekitar wilayah operasional PT Bina Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

"Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat daerah, karena banyak izin perusahaan yang bersinggungan dengan hak masyarakat diterbitkan oleh pemerintah pusat," ujar Bupati Annisa dilansir resmi, Kamis (24/7/2025).

Baca juga: Eks Marinir TNI Satria Arta Kumbara Gabung Militer Rusia, Ini Gaji Fantastis Tentara Bayaran Asing

Selain konflik plasma, ia juga mengangkat persoalan tumpang tindih APL (Areal Penggunaan Lain) yang berada dalam izin pemanfaatan kawasan hutan oleh BRM.

Menurutnya, jika pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap masyarakat, khususnya masyarakat adat di Nagari, IV Koto Nan Dibawah, Kecamatan Sembilan Koto, maka arah penyelesaian konflik bisa lebih adil dan berpihak pada rakyat.

"Kalau pusat mau mendukung masyarakat Sembilan Koto, kita bisa membalikkan keadaan dan mendorong keadilan agraria yang sesungguhnya," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Bupati Annisa menyampaikan harapan dan doa agar upaya ini membuahkan hasil.

Baca juga: India hingga Tiongkok Jadi Negara Tujuan Ekspor Utama Sumbar, Sawit dan Batu Bara Mendominasi

"Mohon dukungan dan do’a dari seluruh masyarakat Dharmasraya. Mudah-mudahan ada solusi terbaik yang bisa menyelesaikan persoalan ini secara adil dan bermartabat," ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serius mengawal hak-hak masyarakat di tengah kompleksitas izin dan penguasaan lahan yang melibatkan banyak pihak.(*)