Bukittinggi Urutan 4 Nasional Realisasi Pendapatan APBD Tertinggi, Ramlan: Bukti Keseriusan Gali PAD

TRIBUNPADANG.COM- Kota Bukittinggi menempati urutan keempat nasional sebagai daerah dengan realisasi pendapatan APBD 2025 tertinggi. 

Realisasi pendapatan Kota Bukittinggi hingga saat ini sudah 33,33 persen. 

Bukittinggi berada di bawah Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, dan Banjarbaru 33,80 persen. 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias kepada TribunPadang.com menuturkan pencapaian ini bukti keseriusan Pemko Bukittinggi menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca juga: Realisasi Pendapatan APBD Bukittinggi Padangpanjang Payakumbuh Masuk 10 Besar Tertinggi Nasional

Sejumlah langkah taktis dilakukan untuk menyelamatkan sumber PAD dalam beberapa bulan terakhir. 

Bila sebelumnya pembayaran retribusi masuk objek wisata berbayar dilakukan secara manual, saat ini sudah sepenuhnya beralih menggunakan e-Money. 

Menggandeng Bank Nagari, objek wisata berbayar sepenuhnya memanfaatkan QRIS.  

"Artinya kita ingin PAD itu betul-betul meningkat. Jangan sampai terjadi kebocoran. Hal ini yang akan kita perbaiki," katanya, Sabtu (10/5/2025).

Bukan saja di sektor pariwisata berbayar, lanjut Ramlan, sumber PAD lainnya di Bukittinggi juga akan menerapkan pembayaran berbentuk e-Money. 

Mulai dari perparkiran dalam gedung, retribusi pasar hingga pajak restoran dan homestay. 

Baca juga: Hasil Seleksi Administrasi Posisi Sekda, Pemko Bukittinggi Umumkan 6 Nama

Peralihan ini sebagai upaya kepastian agar warga tidak ragu membayar serta tidak terjadi kebocoran. 

"Sebenarnya PAD Bukititnggi bisa lebih besar karena belum terjamah sepenuhnya. Mulai saat ini kita ingin ubah dalam bentuk non-tunai agar orang tidak ragu saat membayar dan juga tidak terjadi kebocoran," katanya. 

Melihat banyaknya sumber PAD yang bisa dimaksimalkan di Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias pun berencana akan meningkatkan PAD 2025 ini. 

Bila awalnya target PAD 2025 sekitar Rp 160 miliar, maka dengan tingginya realisasi akan ditingkatkan menjadi Rp 200 miliar. 

Ada 3 Kota di Sumatera Barat Masuk 10 Besar

Tiga kota di Sumatera Barat masuk dalam 10 daerah di Indonesia dengan realisasi pendapatan tertinggi. 

Ketiga kota itu adalah Bukittinggi 33,33 persen, Padang Panjang 32,67 persen serta Payakumbuh 30,75 persen.

Tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh pemerintah daerah (pemda) ini dipaparkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang diikuti seluruh pemda secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025). 

Selain masuk dalam 10 kota dengan realisasi pendapatan tertinggi, satu kota di Sumatera Barat juga masuk ke dalam 10 kota dengan realisasi belanja tertinggi. 

Baca juga: Hasil Seleksi Administrasi Posisi Sekda, Pemko Bukittinggi Umumkan 6 Nama

Padangpanjang tercatat realisasi belanja mencapai 23,34 persen. 

Tito Karnavian menegaskan, belanja pemerintah, termasuk di daerah, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Pasalnya, belanja daerah dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar sehingga daya beli masyarakat menguat. 

Selain itu, kata dia, belanja pemerintah juga berperan sebagai penggerak bagi tumbuhnya sektor swasta.

“Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” jelasnya dalam siaran pers, Sabtu (10/5/2025).

Tito mengapresiasi daerah-daerah yang realisasi APBD-nya masuk dalam kategori tertinggi. 

Ia juga memberikan catatan kepada daerah yang realisasi APBD-nya berada dalam kategori terendah.

Baca juga: Perpustakaan Bung Hatta: Tempat Edukatif dan Instagramable di Jantung Kota Bukittinggi

Daftar Realisasi Pendapatan Daerah 

Berdasarkan data Kemendagri yang diolah pada 7 Mei 2025, inilah daftar daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi hingga terendah

10 Provinsi dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi:

• Papua Tengah 39,08 persen, 
• Kalimantan Barat 35,92 persen, 
• Jawa Barat 32,94 persen, 
• Sumatera Utara 30,65 persen.
• Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, 
• Sulawesi Selatan 29,11 persen, 
• Gorontalo 28,84 persen, 
• Kalimantan Utara 28,76 persen, 
• Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, 
• Bali 27,50 persen.

10 Kabupaten dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi:

• Sumbawa Barat 46,96 persen, 
• Tanah Laut 37,04 persen, 
• Ciamis 36,34 persen, 
• Barito Kuala 35,08 persen, 
• Garut 34,70 persen, 
• Ponorogo 34,48 persen, 
• Melawi 34,17 persen, 
• Puncak 33,89 persen, 
• Malang 33,70 persen, 
• Magetan 33,19 persen. 

10 Kota dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi:

• Denpasar 34,52 persen, 
• Baubau 33,95 persen, 
• Banjarbaru 33,80 persen, 
• Bukittinggi 33,33 persen, 
• Batam 32,80 persen, 
• Padang Panjang 32,67 persen, 
• Banjar 32,53 persen, 
• Tangerang Selatan 32,44 persen, 
• Cimahi 30,95 persen, 
• Payakumbuh 30,75 persen.

10 Provinsi dengan Realisasi Pendapatan Terendah:

• Papua Pegunungan 7,24 persen, 
• Lampung 8,83 persen, 
• Papua Barat Daya 9,25 persen, 
• Bengkulu 9,85 persen, 
• Papua 11,37 persen, 
• Riau 12,34 persen, 
• Jawa Tengah 12,72 persen, 
• Aceh 13,30 persen, 
• Papua Barat 15,96 persen, 
• Sulawesi Barat 16,51 persen.

10 Kabupaten dengan Realisasi Pendapatan Terendah:

• Batanghari 0,14 persen, 
• Jayawijaya 0,35 persen, 
• Lumajang 1,11 persen, 
• Empat Lawang 2,38 persen, 
• Mimika 3,14 persen, 
• Semarang 3,81 persen, 
• Cilacap 4,24 persen, 
• Pakpak Bharat 4,31 persen, 
• Aceh Tenggara 6,12 persen, 
• Aceh Selatan 6,28 persen. 

10 Kota dengan Realisasi Pendapatan Terendah

• Tual 0,19 persen, 
• Subulussalam 7,38 persen, 
• Yogyakarta 9,37 persen, 
• Pematangsiantar 10,54 persen, 
• Sungai Penuh 13,49 persen, 
• Samarinda 14,45 persen, 
• Bontang 14,62 persen, 
• Tebing Tinggi 14,82 persen, 
• Lhokseumawe 14,88 persen, 
• Cirebon 15,72 persen.

10 Provinsi dengan Realisasi Belanja Tertinggi

• Jawa Barat 21,91 persen, 
• Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, 
• Sumatera Utara 20,64 persen, 
• Banten 20,16 persen, 
• Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, 
• Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, 
• Sulawesi Barat 18,84 persen, 
• Gorontalo 18,45 persen, 
• DKI Jakarta 18,00 persen, 
• Sulawesi Selatan 17,65 persen.

10 Kabupaten dengan Realisasi Belanja Tertinggi

• Ciamis 33,42 persen, 
• Pati 27,74 persen, 
• Banyuwangi 27,06 persen, 
• Sumbawa Barat 26,23 persen, 
• Madiun 25,85 persen, 
• Purbalingga 25,43 persen, 
• Aceh Besar 25,39 persen, 
• Wonogiri 25,35 persen, 
• Bantul 25,15 persen, 
• Ponorogo 24,96 persen. 

10 Kota dengan Realisasi Belanja Tertinggi

• Dumai 24,99 persen, 
• Ternate 24,35 persen, 
• Salatiga 23,83 persen, 
• Cimahi 23,59 persen, 
• Banjar 23,48 persen, 
• Padang Panjang 23,34 persen, 
• Banda Aceh 22,80 persen, 
• Serang 22,77 persen, 
• Batam 22,51 persen, 
• Sukabumi 21,98 persen.

10 Provinsi dengan Realisasi Belanja Terendah, 

• Papua Tengah 4,69 persen, 
• Lampung 5,67 persen, 
• Papua Selatan 5,90 persen, 
• Papua Barat 6,88 persen, 
• Jawa Tengah 6,99 persen, 
• Kalimantan Timur 7,39 persen, 
• Sumatera Selatan 9,59 persen, 
• Papua Barat Daya 9,65 persen, 
• Riau 10,87 persen, 
• Aceh 11,13 persen.

10 Kabupaten dengan Realisasi Belanja Terendah, 

• Empat Lawang 1,69 persen, 
• Buton Selatan 1,91 persen, 
• Mamberamo Raya 2,17 persen, 
• Keerom 2,41 persen, 
• Lebong 2,45 persen, 
• Dogiyai 2,51 persen, 
• Lumajang 2,54 persen, 
• Boven Digoel 3,08 persen, 
• Muara Enim 3,35 persen, 
• Aceh Selatan 3,40 persen. 

10 Kota dengan Realisasi Belanja Terendah, 

• Subulussalam 3,95 persen, 
• Yogyakarta 6,39 persen, 
• Pematangsiantar 7,91 persen, 
• Samarinda 9,48 persen, 
• Gunungsitoli 10,24 persen, 
• Cirebon 10,71 persen, 
• Tual 11,83 persen, 
• Pagar Alam 12,30 persen, 
• Sungai Penuh 12,57 persen, 
• Tanjung Balai 13,26 persen.

Sebagian artikel ini juga telah tayang di Kompas.com berjudul Mendagri Tito Paparkan 10 Daerah dengan Realisasi APBD Tertinggi hingga Terendah