Nagari Manganti Lokasi Sekolah Rakyat di Sijunjung, Kadinsos Ungkap Alasan Dibangun di Sumpur Kudus

TRIBUNPADANG.COM, SIJUNJUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung mendukung rencana usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi Program Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Dinas Sosial PPr-PA Kabupaten Sijunjung, Yofritas menuturkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat diusulkan di Nagari Manganti, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar).

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang bertujuan untuk memberikan pendidikan berkualitas dan gratis kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama miskin ekstrem.

Penanggung jawab dari Sekolah Rakyat ini adalah Kementerian Sosial RI yang didukung oleh kementerian dan lembaga terkait lainnya serta pemerintah daerah.

Baca juga: Pembangunan Rumah Layak Huni di Sumpur Kudus Dimulai, Pemkab Sijunjung &Baznas Letakkan Batu Pertama

“Lokasi untuk sekolah rakyat sudah kita usulkan di Manganti, karena ada tanah dihibahkan oleh Buya Syafi Maarif untuk Pemkab Sijunjung,” kata Yofritas, saat ditemui, Rabu (23/4/2025).

Dijelaskannya, syarat untuk pengajuan sekolah rakyat minimal lima hektare sedangkan lahan di Manganti luasnya lebih dari itu.

Sekolah Rakyat yang diajukan oleh Pemkab Sijunjung tingkatan SLTA saja, di kabupaten lain ada tingkat SD, SMP dan SMA.

“Perekrutan Sekolah Rakyat nanti ada dua rombel dengan jumlah siswa 50 orang,” ucapnya.

Baca juga: Pemprov Sumbar Siapkan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 2, Fokus di Enam Kabupaten

Ia juga mengatakan proposal Sekolah Rakyat sudah diajukan ke Kementerian Sosial dan sedang menunggu survei lahan secara langsung.

Sekolah Rakyat digagas untuk menjawab persoalan akses pendidikan di komunitas marginal, dengan pendekatan yang menekankan keberkahan, kesetaraan, dan kemandirian melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Jika sekolah ini berhasil dibangun, maka tidak ada alasan lagi bagi anak-anak kita untuk berhenti sekolah karena alasan ekonomi,” tutupnya. (TribunPadang.com/Arif Ramanda)