Kepala Kanwil BPN Sumbar Hadiri Rapat DPD RI Bahas Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan

KEPALA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, menghadiri rapat kerja dalam rangka Kunjungan Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat pada hari Senin, (17/02/2025).

Rapat ini membahas Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat.

Dalam rapat yang dipimpin oleh perwakilan Komite I DPD RI, berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, serta tokoh masyarakat, turut hadir untuk memberikan masukan terkait implementasi Reforma Agraria serta penyelesaian konflik pertanahan yang masih menjadi isu strategis di Sumatera Barat.

Sebagai bagian dari agenda utama, Teddi Guspriadi memaparkan perkembangan program Reforma Agraria di Sumatera Barat, yang mencakup redistribusi tanah kepada masyarakat serta penataan aset dan akses bagi penerima manfaat.

“Program ini bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalisasi aset tanah yang berkeadilan,” ujar beliau.

Selain itu, beliau juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian konflik pertanahan, termasuk permasalahan tanah ulayat, perbatasan lahan, serta sengketa agraria yang melibatkan masyarakat dengan berbagai pihak.

“Kanwil BPN Sumatera Barat berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan semua pihak guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam forum ini, perwakilan DPD RI menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menuntaskan permasalahan agraria, termasuk dalam percepatan sertipikasi tanah dan perlindungan hak-hak masyarakat atas kepemilikan lahan.

Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi antar-instansi semakin ditingkatkan guna mempercepat realisasi Reforma Agraria serta meminimalisir potensi konflik pertanahan di Sumatera Barat demi kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum atas kepemilikan lahan. (rls)