Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat Hadiri Pelantikan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Tahun 2025

KANTOR Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat berpartisipasi dalam Pelantikan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pusat (MPPP) serta Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada hari Selasa, (25/05/2025).

Acara ini berlangsung secara daring melalui Zoom dan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN, serta diikuti secara serentak oleh 21 provinsi di Indonesia.

Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT guna memastikan pelayanan pertanahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Adanya amanah yang diberikan, diharapkan para Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, demi mendukung sistem pertanahan yang lebih baik dan terpercaya di Indonesia.

Dalam pelantikan ini, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh sejumlah pejabat dan PPAT daerah, di antaranya:

Mira Desrita, S.Si.T. – Kepala Bagian Tata Usaha

Hanif, S.Si.T. – Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran

Sarjono, S.Si.T., M.H. – Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Lidia Diratu, S.H. – Penata Pertanahan Muda

Novrial Bahrun, S.H., M.Kn. – PPAT Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Desrizal Idrus Hakimi, S.H. – PPAT Daerah Kota Padang

H. Irdayusman, S.H. – PPAT Daerah Kabupaten Tanah Datar

Faisal, S.H., M.Kn. – termasuk PPAT yang dilantik dalam acara ini.

Kehadiran para pejabat ini mencerminkan komitmen Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat dalam memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap PPAT di wilayahnya.

Diharapkan dengan pelantikan ini, sinergi antara BPN dan PPAT semakin erat, guna mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih baik dan terpercaya bagi masyarakat.

Acara pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola pertanahan yang lebih profesional serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan di Indonesia. (rls)