Kolaborasi BPN dan Pemprov Sumatera Barat Untuk Optimalisasi Pengelolaan Pertanahan dan Aset Daerah

KEPALA Kantor Wilayah  BPN Sumatera Barat, Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Pj Sekda Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, S.Hut., M.Si pada hari Selasa, (14/01/2024).

Koordinasi ini bertujuan untuk membahas strategi dan langkah-langkah konkret dalam mempercepat layanan pertanahan di Sumatera Barat, serta mempercepat proses sertipikasi aset barang milik daerah yang menjadi perhatian penting dalam pengelolaan aset daerah.

Dalam kesempatan ini, Ibu Sri Puspita Dewi didampingi oleh sejumlah pejabat dari Kanwil BPN Sumatera Barat, yakni Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Hanif, S.SiT., serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Rivaldi, S.SiT., M.M.

Diskusi yang berlangsung dengan penuh antusiasme ini membahas berbagai hal terkait percepatan proses administrasi pertanahan, mulai dari pendaftaran tanah hingga penetapan hak atas tanah yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.

Salah satu topik utama dalam koordinasi ini adalah percepatan sertifikasi aset barang milik daerah yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

Sertipikasi ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan status tanah milik pemerintah daerah, yang nantinya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk berbagai kepentingan pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan lainnya.

Sri Puspita Dewi juga menyampaikan beberapa kebijakan dan program prioritas BPN yang dapat mendukung percepatan layanan pertanahan di Sumatera Barat, antara lain penggunaan teknologi dalam sistem pendaftaran tanah elektronik dan peningkatan koordinasi antara BPN dengan pemerintah daerah setempat.

Ia berharap, dengan adanya koordinasi ini, hambatan-hambatan dalam proses sertipikasi dan administrasi pertanahan dapat diatasi, sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Dengan adanya koordinasi yang semakin intens antara BPN Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan proses percepatan layanan pertanahan dan sertipikasi aset barang milik daerah dapat berjalan lebih efektif, mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rls)