190 Titik di 25 Provinsi dan Sumbar Mulai Program Makan Bergizi Gratis: Generasi Emas Indonesia 2045

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA -Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. 

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025) besok, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya. 

Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Sebagaimana diketahui, belum genap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program Makan Bergizi Gratis bakal dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjad Presiden, program MBG dimulai. Hal ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, melalui rilis yang diterima redaksi TribunPadang.com, Minggu (5/1/2025).

Ia mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Disebutkan, sejumlah dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Sejauh ini lanjutnya, untuk setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.