Kantor Pertanahan Bukittinggi Raih Predikat WBK, Jadi Teladan Pelayanan Publik di Sumatera Barat

KANTOR Pertanahan Kota Bukittinggi (Kantah Bukittinggi) mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Hal ini disampaikan dalam diskusi podcast Tamu Kita pada Jum'at (21/12/2024). Prestasi ini menjadikannya kantor pertanahan pertama di Sumatera Barat yang berhasil meraih pengakuan tersebut, setelah melalui serangkaian upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) yang intensif.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi untuk 12 Kantor Pertanahan

Predikat WBK diberikan kepada satuan kerja yang berhasil membangun ZI melalui enam area perubahan utama. Proses ini tidak hanya mengutamakan efisiensi pelayanan, tetapi juga menekankan pada integritas dan akuntabilitas. 
Isman Yandi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, menjelaskan bahwa keberhasilan ini sangat bergantung pada peran pimpinan yang berfungsi sebagai role model dalam mengarahkan dan membimbing seluruh jajaran untuk mencapai tujuan tersebut.
Enam area perubahan yang harus dipenuhi untuk meraih WBK adalah:
1.    Manajemen perubahan yang melibatkan perubahan mindset dari pimpinan hingga seluruh jajaran.
2.    Penataan tata laksana dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
3.    Penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan profesionalisme.
4.    Penguatan akuntabilitas kinerja untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas.
5.    Penguatan pengawasan guna memastikan semua komponen berjalan dengan baik.
6.    Penguatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
Panji Satria Azil, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, menyebutkan inovasi merupakan salah satu kunci utama keberhasilan Kantah Bukittinggi dalam meraih predikat ini. Salah satunya adalah layanan Lasuang Kamba, yang mengantarkan sertipikat langsung ke rumah pemohon setiap hari Selasa dan Kamis. Layanan ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus menambah efisiensi.
Selain itu, Kantah Bukittinggi juga menghadirkan Silengkap, sebuah aplikasi untuk mempermudah koordinasi antar pihak terkait, serta Aplikasi Sipintar untuk mempermudah peminjaman arsip warkah. Layanan Stempel Kepastian Waktu Layanan juga diperkenalkan, memungkinkan pemohon mengetahui waktu penyelesaian berkas mereka dengan jelas.
Tak hanya itu, Kantah Bukittinggi juga mengikuti tujuh layanan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), antara lain pendaftaran SK, peralihan hak, perubahan hak atas tanah, roya, pengecekan sertipikat, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), dan hak tanggungan elektronik.
Pada awal tahun ini, Menteri ATR/BPN menyebutkan adanya 140 kota prioritas yang harus melaksanakan agenda Kota Lengkap, implementasi elektronik, dan pencapaian WBK. Isman Yandi mengungkapkan bahwa Kantah Bukittinggi telah berhasil mencapai ketiga target tersebut, menjadikannya contoh sukses bagi daerah lainnya.
Kantah Bukittinggi tak berhenti pada pencapaian ini. Dengan evaluasi dan peningkatan layanan yang terus dilakukan, mereka bertekad untuk mempertahankan predikat WBK dan melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 
Salah satu inovasi yang diapresiasi adalah Akomodasi Nol Rupiah, yang memberikan fasilitas tanpa biaya tambahan bagi petugas yang bekerja di lapangan.
Silvia Septriana, Kasubbag Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, berharap pencapaian ini dapat menjadi contoh bagi seluruh Kantah Pertanahan di Sumatera Barat, untuk terus melakukan pembangunan dan memperbaiki kualitas pelayanan, demi mencapai predikat yang lebih baik lagi.
Dengan semangat inovasi dan komitmen terhadap pelayanan publik, Kantah Bukittinggi telah membuktikan bahwa predikat WBK bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (rls)