POPULER SUMBAR: Kecelakaan Beruntun di Solok, Ombudsman Selamatkan Rp66 Miliar dari Maladministrasi

TRIBUNPADANG.COM - Berita populer TribunPadang.com sepanjang Kamis (19/12/2024) kembali bisa Anda baca.

Ada sejumlah berita populer Sumbar yang terjadi sepanjang akhir pekan kemarin.

Mulai dari berita tentang kecelakaan beruntun di Solok hingga berita tentang ombudsman selamatkan Rp66 miliar dari maladministrasi.

Berikut selengkapnya berita Populer Sumbar sepanjang Kamis (19/12/2024):

Kecelakaan Beruntun di Solok

Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Raya Koto Baru Km 5, Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (19/12/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunPadang.com, diketahui bahwa kecelakaan persisnya terjadi dekat dari SPBU Koto Baru.

Berdasarkan video yang dikirimkan salah satu pengendara bernama Hendra, terlihat ada tiga kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini.

Kendaraan tersebut terdiri dari truk tangki Colt Diesel, satu unit minibus Daihatsu Gran Max warna putih, dan minibus Toyota Avanza warna hitam.

Akibat kejadian ini, terlihat adanya kepadatan arus lalu lintas, akibat kendaraan berada di tengah jalan.

Baca juga: Kecelakaan Beruntun di Jalan Lintas Padang-Bukittinggi Puncak Kiambang, Sejumlah Kendaraan Terlibat

Selanjutnya, masyarakat bersama dengan pengendara lainnya mencoba untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan cara mendorongnya ke pinggir jalan.

"Iya ada tiga unit kendaraan yang terlibat kecelakaan yang saya lihat, terdiri dari truk tangki air Colt Diesel warna kuning, Daihatsu Gran Max warna putih, dan minibus Toyota Avanza warna hitam," ujar Hendra.

Ia yang juga dalam perjalanan dari arah Padang menuju Solok mengatakan bahwa kondisi akses lalu lintas sedang macet akibat adanya proses evakuasi kendaraan.

"Namun, sepertinya tidak lama sudah dapat diatasi. Kejadiannya tepat sebelum SPBU Koto Baru, Kabupaten Solok, Sumbar," pungkasnya.

Ombudsman Selamatkan Rp66 Miliar dari Maladministrasi

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat berhasil menyelamatkan kerugian masyarakat hingga Rp 66 miliar sepanjang tahun 2024. 

Kerugian tersebut berasal dari berbagai temuan maladministrasi dalam penanganan aduan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Meilisa Fitri Harahap, selaku Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman pada Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun 2024, Kamis (19/12/2024) di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.

Menurut Meili, valuasi kerugian masyarakat didasarkan kepada temuan Maladministrasi dalam penanganan aduan masyarakat ke Ombudsman.

"Saat maladministrasi terjadi pasti ada kerugian masyarakat, tentunya sesuai dengan definisi Maladministrasi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UU/37 2008 tentang Ombudsman RI," katanya.

Baca juga: Polresta Padang Berlakukan Satu Arah saat Malam Tahun Baru, Antisipasi Kemacetan di Pantai

Ia menekankan penyelamatan kerugian masyarakat terbanyak yaitu Rp 4,5 miliar dalam penanganan laporan masyarakat mengenai penundaan penerbitan sertifikat seluas 4,5 ha oleh Kantor Pertanahan Kota Padang.

Selain itu, pada tahun 2024, Ombudsman Sumbar menerima 539 laporan masyarakat sepanjang tahun 2024. 

Laporan ini terdiri dari 511 laporan masyarakat reguler, 22 respon cepat ombudsman, 3 investigasi atas prakarsa sendiri dan 3 laporan limpahan dari Ombudsman RI Pusat. 

"Terjadi peningkatan laporan masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana tahun 2021 terdapat 268 laporan masyarakat, 2022 sebanyak 323 laporan masyarakat dan 2023 berjumlah 329 laporan masyarakat” ungkapnya. 

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat juga menjadi perwakilan ombudsman dengan laporan masyarakat terbanyak se Indonesia di tahun 2024 dibandingkan Ombudsman perwakilan provinsi lainnya.  

Baca juga: 5 BTS Kelilingi Area Jam Gadang Bukitinggi, Telkomsel Pastikan Jaringan Aman saat Libur Tahun Baru

Berdasarkan klasifikasi asal daerah pelapor didapatkan data sebanyak 194 laporan berasal dari Kota Padang, 149 laporan dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam dengan 78 Laporan. 

"Ini data menarik, tahun 2024, asal daerah Pelapor tidak hanya seperti biasa didominasi dari kota padang. Tapi kesadaran masyarakat melapor juga meningkat dari Pesisir Selatan dan Agam," katanya.

Ia menambahkan di Sumatera Barat sendiri ada 5 dugaan maladministrasi yang menjadi trend, yaitu Penundaan Berlarut (107), Penyimpanan Prosedur (63), Tidak Memberikan Pelayanan (54), Permintaan Imbalan Barang dan Jasa (10) serta Pengabaian Kewajiban Hukum (7). 

Bersumber dari data tersebut terdapat 5 substansi yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman yaitu terkait Kesejahteraan Sosial (39), Hak Sipil dan Politik (37), Pendidikan (36), Kepegawaian (34) dan Kepolisian (27).

Berdasarkan substansi terbanyak tersebut, jelas klasifikasi instansi terbanyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (meliputi pemerintah provinsi/kabupaten/kota/nagari/desa/kecamatan/kelurahan/sekolah negeri) dengan jumlah 149 LM, kepolisian (polda, polresta, polres dan polsek) sejumlah 29 LM dan Kantor Pertanahan 11 LM. 

Baca juga: Kwarcab Pasaman Barat Sukses Gelar Sejumlah Kegiatan Besar Pramuka di Tahun 2024

Terakhir, Meili juga menyampaikan bahwa Ombudsman Sumatera Barat juga sudah melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan  kepada 19 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hasilnya seluruh Pemerintah Daerah berada di Zona Hijau. 

"Ini capaian yang sangat baik bagi Pemerintah Daerah di Sumatera Barat. Tidak ada lagi yang berada di zona kuning dan merah," katanya.