BPN Sumbar Pertajam Pengawasan, Mitigasi Risiko Jadi Kunci Sukseskan PSN PTSL

KANTOR Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Survei dan Pemetaan serta Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Senin, (9/12/2024).

Dalam kegiatan ini, berbagai topik penting dibahas, di antaranya evaluasi layanan pertanahan yang telah dilaksanakan, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi Tahun 2024, serta perencanaan kegiatan pertanahan untuk periode 2025 hingga 2029.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini adalah mitigasi risiko dalam pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Mitigasi risiko dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah menjadi sangat penting mengingat kompleksitas dan potensi permasalahan yang sering muncul dalam proses ini.

Beberapa risiko yang perlu diidentifikasi dan diantisipasi antara lain kesalahan teknis dalam pengukuran, ketidaksesuaian data lapangan dengan data administratif, serta potensi sengketa antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas suatu bidang tanah.

Oleh karena itu, BPN memandang pentingnya penerapan prosedur yang lebih ketat dalam pengukuran dan pemetaan, serta penggunaan teknologi terkini untuk memastikan keakuratan dan ketepatan hasil.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang survei dan pemetaan juga menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Syahril, S.SiT., M.H., Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Sarjono, S.SiT., M.H.

Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, Akhda Jauhari, S.T., M.A.P., beserta jajaran pejabat terkait. Para peserta sepakat bahwa mitigasi risiko ini akan terus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas dan akurasi layanan pertanahan di seluruh wilayah Sumatera Barat. (rls)