BPN Sumbar Lantik 24 Anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, Perkuat Pengawasan Pertanahan

KANTOR Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat resmi melantik 24 pejabat baru sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah dan Daerah pada hari Senin, (18/11/2024).

Pelantikan yang berlangsung di Hotel Mercure Padang ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Sumbar, Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn.

Dari total 24 pejabat yang dilantik, satu orang akan bertugas di Kanwil BPN Sumbar, 14 orang lainnya ditempatkan di Kantor Pertanahan, dan 9 orang lagi berasal dari unsur Ikatan PPAT.

Pelantikan ini merupakan langkah strategis BPN Sumbar untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas PPAT di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Sumbar, Sri Puspita Dewi, menekankan pentingnya peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dalam menjaga kualitas layanan pertanahan.

“Saya berharap dengan dilantiknya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT ini, pengelolaan pertanahan di Sumatera Barat akan semakin profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Puspita Dewi juga menyampaikan harapannya agar para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Melalui semangat dan komitmen yang dimiliki oleh seluruh pejabat yang dilantik, serta kerja sama yang solid antara semua pihak.

"Kita dapat bersama-sama mewujudkan pengelolaan pertanahan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Mari kita jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan publik, dan terus berinovasi dalam mewujudkan reformasi pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.

Pelantikan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT ini disambut positif oleh berbagai pihak. Para pejabat yang dilantik menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas yang telah dipercayakan.

Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan BPN Sumbar dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan mewujudkan tata kelola pertanahan yang baik. (rls)