Kanwil BPN Sumbar Lelang Barang Inventaris Rusak, Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan Aset Negara

DALAM upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset negara, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa barang inventaris kantor yang sudah tidak layak pakai pada hari Rabu, (13/11/2024). Pelelangan ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan penjualan yang telah diberikan oleh Pengguna Barang Eselon 1.

Kegiatan lelang yang berlangsung di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang ini dihadiri oleh Kasubbag Keuangan dan BMN Kanwil BPN Provinsi Sumbar, Ibu Novendra, S.ST., M.M., beserta timnya. Beliau bertindak sebagai Pejabat Penjual dalam proses penetapan pemenang lelang.

Pelelangan ini merupakan langkah strategis untuk menertibkan BMN yang sudah mengalami kerusakan berat dan tidak lagi efisien untuk digunakan, dengan demikian, Kanwil BPN Sumbar dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan memastikan aset negara dikelola dengan baik.

Proses Pelelangan

Proses lelang berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setelah melalui tahap penawaran, akhirnya terpilihlah pemenang lelang yang berhak atas barang-barang yang dilelang. Sebagai tindak lanjut, pemenang lelang wajib melunasi nilai penawaran ke kas negara. Setelah proses pelunasan selesai, dilakukanlah serah terima barang secara resmi antara pihak Kanwil BPN Sumatera Barat dan pemenang lelang.

Manfaat Pelelangan

Dengan menghapuskan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai melalui proses lelang yang terbuka dan transparan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan mendukung komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kanwil BPN Sumatera Barat berharap kegiatan lelang ini dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya dalam mengelola aset negara secara efektif dan efisien. Ke depan, pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional. (rls)