Jawab Tudingan Epyardi Soal Konflik Sosial, Mahyeldi : Tak Pernah Ada Kebijakan Merugikan Masyarakat

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi-Vasko Ruseimy telah menyiapkan solusi terkait perlindungan bagi masyarakat terkait persoalan tanah. 

Hal itu dikemukan Mahyeldi saat debat pertama Pilgub Sumbar 2024 yang digelar KPU Sumbar di Hotel Mercure, Padang, Provinsi Sumatera Barat atau Sumbar pada Rabu (13/11/2024) malam. 

Dalam debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 2024, masalah perlindungan masyarakat di daerah tambang dan perkebunan yang rawan konflik menjadi salah satu topik yang dibahas. 

Wilayah ini kerap mengalami konflik sosial yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat.

Para kandidat pun memaparkan langkah konkret yang akan mereka ambil untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Mahyeldi-Vasko akan mendorong pembentukan Dinas Pertahanan sebagai upaya menyelesaikan konflik terkait tambang dan lahan perkebunan di Sumatera Barat.

"Dinas ini akan membahas dan mencari solusi terkait permasalahan lahan, baik tanah ulayat maupun tanah lainnya, dengan melibatkan para pemuka masyarakat, seperti ninik mamak dan tokoh adat," kata Mahyeldi..

Menurut Mahyeldi, pembentukan dinas ini akan membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang sering muncul di wilayah yang memiliki potensi tambang dan perkebunan. 

Selain itu, Mahyeldi berencana memperkuat lembaga di tingkat nagari dan desa, sehingga permasalahan dapat dikelola dengan lebih baik di tingkat lokal.

Tanggapan 

Menanggapi jawaban Mahyeldi, Calon Gubernur, Epyardi Asda menyampaikan kritik terhadap kebijakan tambang yang diambil Pemprov. 

Dia menduga beberapa kasus yang menurutnya mencerminkan lemahnya peran pemerintah provinsi dalam melindungi masyarakat di wilayah tambang.

“Saya sudah mencoba mengundang gubernur untuk mencari solusi terkait tambang di wilayah Solok, tetapi tidak ada perwakilan yang layak dikirimkan,” kata Epyardi.

Epyardi juga menuduh adanya pemberian hak pengelolaan lahan kepada pihak tertentu dalam proyek strategis nasional (PSN) seluas 62 ribu hektare/Ha.

Menurutnya, proyek tersebut lebih menguntungkan kelompok konglomerat daripada masyarakat sekitar.