Ekonomi Sumbar Tumbuh 4,33 Persen, Plt Gubernur: Tidak Buruk, Namun Juga Tidak Bagus

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat melaporkan pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan III-2024 mencapai 4,33 persen dibandingkan triwulan III-2023.

Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan, Sumbar menempati posisi ketujuh dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, menjadi salah satu yang terendah.

Dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumbar nomor tujuh atau tiga terendah.

Angka pertumbuhan ekonomi Sumbar ini juga masih dibawah pertumbuhan nasional pada kuartal III 4,95 persen

Plt Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada angka tersebut tidak buruk, tetapi tidak bagus juga.

Baca juga: Pikap Ringsek Ditabrak Truk di Lunang Pesisir Selatan Sumbar, Kecelakaan Berujung Damai

"It's not bad but not good either," kata Audy Joinaldy, Selasa (5/11/2024).

Audy Joinaldy menekan untuk melihat pertumbuhan ekonomi makro suatu provinsi,  tidak bisa dengan hanya melihat dari satu indikator saja.

Namun perlu juga melihat indikator lainnya, seperti angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, dan indikator lainnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada angka 4,33 persen itu tidak bagus dan tidak juga buruk, karena angka kemiskinan Sumbar termasuk rendah di Indonesia sekitar 6 persen.

Selain itu, angka kemiskinan ekstrim Sumbar juga masih rendah di angka 2 persen.

Baca juga: Gaduh Razia Rumah Makan Padang di Cirebon, LKAAM Sumbar: Jangan Terjadi Lagi di Mana pun

"Jadi walaupun pertumbuhan ekonominya tidak tinggi, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakatnya merata," kata Audy Joinaldy.

Audy Joinaldy menjelaskan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada empat faktor, belanja masyarakat, belanja pemerintah, nilai ekspor impor dan inflasi.

Menurutnya, untuk menaikan belanja pemerintah tidak bisa dilakukan karena besaran anggaran memang segitu saja.

Sementara untuk meningkatkan belanja masyarakat, maka dibutuhkan banyak investor di Sumbar.

"Lalu peningkatan belanja masyarakat, makanya dibutuhkan investor ratusan miliar, itu naik pertumbuhan ekonomi 0,1 persen," kata Audy Joinaldy.

Baca juga: BPS: 178,28 Ribu Warga Sumbar Menganggur, Dari 100 Angkatan Kerja 6 Pengangguran

Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumbar 4,33 peraen pada triwulan ini didorong oleh Komponen PK-RT sebesar 4,62 persen.

Diikuti oleh PMTB dan Komponen PK-P berturut-turut sebesar 2,68 persen dan 1,39 persen. 

Sebaliknya, komponen pengeluaran lainnya mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada komponen ekspor luar negeri yang terkontraksi cukup dalam sebesar 26,54 persen dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,89 persen.

Sementara itu, komponen impor luar negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 69,42 persen.

"Sumatera Barat menyumbang 6,72 persen terhadap perekonomian di Pulau Sumatera dan hanya 1,50 % terhadap perekonomian nasional," kata Sugeng Arianto.

Baca juga: Tradisi Serak Gulo Kota Padang Resmi Diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat merupakan urutan ke-7 dibanding provinsi lain di Pulau Sumatera.

"Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara dan yang terendah yaitu KepulauanBangka Belitung," kata Sugeng Arianto.

Ia menjelaskan pada Triwulan III-2024, pertumbuhan ekonomi (y-on-y) tertinggi dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,20 persen diikuti Aceh sebesar 5,17 persen; Sumatera Selatan sebesar 5,04 persen; Kepulauan Riau sebesar 5,02 persen.

Selanjutnya, Lampung sebesar 4,81 persen; Bengkulu sebesar 4,57 persen; Sumatera Barat sebesar 4,33 persen; Jambi sebesar 4,01 persen; Riau sebesar 3,46 persen; dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,13 persen. 

"Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada triwulan III-2024 didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 23,54 persen; diikuti Riau sebesar 22,94 persen; Sumatera Selatan sebesar 13,82 persen; Lampung sebesar 10,11 persen; Kepulauan Riau sebesar 7,00 persen; Sumatera Barat sebesar 6,72 persen; Jambi sebesar 6,69 persen; Aceh sebesar 4,91 persen; Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,18 persen; dan Bengkulu sebesar 2,08 persen," kata Sugeng Arianto.(*)