Upaya Pemprov Meningkatkan Literasi Masyarakat Berbuah Manis, Sumbar Nomor 4 Tertinggi Nasional

PADA masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub), Audy Joinaldy, tingkat literasi masyarakat mengalami peningkatan. 

Peningkatan literasi dimulai dari membaca. Ada dua indikator yang menjadi target nasional dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam upaya mewujudkan peningkatan literasi tersebut. 

Dua indikator tersebut yakni, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Target Kegemaran Membaca (TGM). Dua indikator ini juga mempunyai masing-masing indikator. 

“Kedua indikator ini mengarah pada peningkatan literasi masyarakat untuk mendukung mempengaruhi dan memiliki kontribusi terhadap Indek Pembangunan Manusia (IPM)," ujar Gubernur Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar, Jumaidi di Padang, Kamis (5/9/2024).

Untuk peningkatan literasi masyarakat ini, program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar, salah satunya transformasi perpustakaan berbasis inklusi. 

Baca juga: Pemprov Sumbar Buka Lowongan CPNS 2024, Kuota Disabilitas Tersedia, Cek Formasi Lengkap

Melalui program dan kegiatan ini, literasi bukan sekadar membaca, tetapi juga menyentuh sektor lain. Terutama sektor peningkatan ekonomi masyarakat. Misalnya keterampilan merajut, menjahit, menyulam dan kursus-kursus lainnya. 

“Artinya, kegiatan itu bukan hanya bentuk keterampilan, tetapi juga menghasilkan jasa bernilai ekonomi. Secara tidak langsung kegiatan itu meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Karena masyarakat harus membaca literasi dan referensi buku untuk meeningkatkan keterampilan itu. Seperti keterampilan menjahit akan membaca buku tentang menjahit,” terangnya.

Peningkatan literasi masyarakat tersebut, menurut Mahyeldi dilakukan di nagari dan desa. Sebenarnya literasi di tingkat nagari atau desa ini sudah terlaksana didukung oleh pemerintah pusat.

Di mana, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras  (Kemendes PDTT) dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. 

Melalui surat edaran bersama itu, Kemendes PDTT harus mendukung tersedianya perpustakaan di satu desa atau nagari. Hadirnya perpustakaan ini tentu mendongkrak literasi masyarakat di desa-desa dan nagari.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Siapkan, Bonus untuk Atlet Porwanas Peraih Emas dan Perunggu di Banjarmasin

“Baik itu peningkatan perpustakaannya, jumlah koleksi buku dan sarana serta prasarananya yang sesuai standar nasional. Ini untuk mendukung meningkatkan target indikator FPLM dan TGM,” terangnya. 

Saat ini di nagari dan desa ada 747 perpustakaan yang telah dibina. Pembinaan dilakukan secara tidak langsung, karena melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. 

Selain melalui program perpustakaan di satu desa dan nagari, hadirnya perpustakaan di nagari dan desa juga muncul dari kesadaran, kesukarelaan dan kepedulian masyarakat. Termasuk juga ada perguruan tinggi sekolah mulai dari TK, SD hingga SMA yang memiliki pustaka.

Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar tahun 2023 mencatat, jumlah perpustakan di Sumbar mencapai 5.318 perpustakaan.

Terdiri dari perpustakaan umum berjumlah 21 perpustakaan, perpustakaan SD/MI (2.821 perpustakaan), SMP/MTs (816 perpustakaan), SMA/SMK/MA (465 perpustakaan), Nagari dan Desa (747 perpustkaan), Perguruan Tinggi (99 perpustakaan), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (114 perpustakaan).

Baca juga: IDM Sumbar 2024: 10 Nagari/Desa Berstatus Tertinggal, Mahyeldi Imbau Seluruh Pihak Satukan Tekad