Ketua DPD Partai Golkar Padang Pariaman: Pengganti Ketum Airlangga Hartarto Hanya Pemilik KTA

TRIBUNPADANG.COM, PADANG PARIAMAN - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Padang Pariaman, Asmadi mengatakan, pengganti Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) hanya pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA) partai.

Ia menyebtut Golkar adalah partai yang demokratis dan taat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Kendati sudah mengundurkan diri, Asmadi menilai Airlangga Hartarto hingga saat ini masih berstatus sebagai Ketum Partai Golkar.

"Sampai sekarang belum ada putusan partai menerima atau tidaknya (surat pengunduran diri Airlangga Hartarto)," katanya, Senin (12/8/2024).

Asmadi menyebut jabatan Ketum masih melekat pada Airlangga Hartarto hingga adanya keputusan apakah surat pengunduran dirinya diterima atau tidak.

Selain itu, jabatan itu masih ia sandang hingga adanya penetapan Pelaksana Tugas (Plt).

Adapun keputusan pengunduran diri Airlangga akan ditentukan dalam rapat pleno tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Baca juga: Khairunas Terkejut Airlangga Mundur: Selama Kepemimpinan Beliau, di Sumbar Golkar Semakin Baik

Baca juga: Airlangga Mundur, Golkar Sumbar Jamin Rekomendasi Cakada Tak Berubah, akan Diperjuangkan di Munaslub

Asmadi bilang, dari informasi yang ia terima, rapat pleno itu akan dilangsungkan besok, Selasa (13/8/2024).

Dalam rapat pleno itu pula, nantinya akan muncul nama Plt Ketum Partai Golkar bila surat pengundurannya diterima.

"Sesuai AD/ART Plt nantinya yang akan mengadakan Munaslub, guna memilih Ketum Partai Golkar defenitif," ujarnya.

Jelang sampai tahapan tersebut, Asmadi mengaku seluruh agenda Pilkada masih berjalan seperti biasa, melalui Wakil Ketum dan Wakil Ketua di setiap bidangnya.

Hanya saja menurutnya Munaslub akan berlangsung dalam waktu dekat menimbang tahapan pendaftaran Pilkada serentak 2024 tinggal menghitung hari.

Hal ini ia sampaikan karena berdasarkan aturan yang ia tahu, saat pendaftaran Pilkada harus ada Ketum defenitif.

"Tapi semua kita kembalikan pada pusat, nanti pasti ada bidang hukum yang akan mengkaji bagaimana aturan mainnya," ujar Asmadi.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News