Evaluasi SAKIP, Sutan Riska: Tugas dan Tanggung Jawab Kita Beri Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

TRIBUNPADANG.COM, DHARMASRAYA – Setiap kepala perangkat daerah harus memahami dengan baik visi dan misi Kabupaten Dharmasraya.

Visi dan misi inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat persiapan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di Pulau Punjung, Senin (15/7/2024).

Baca juga: Buka Persiapan Evaluasi SAKIP Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan Ingatkan Agar Predikat Naik

Tanpa pemahaman yang kuat, program dan kegiatan yang disusun akan kehilangan arah dan tidak akan efektif dalam mencapai tujuan.

Hadir langsung, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditekankan dalam implementasi SAKIP.

Selain harus memahami dengan baik visi dan misi Kabupaten Dharmasraya, harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.

Dalam menyusun program dan kegiatan, kita harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur.

Tujuan dan sasaran ini harus selaras dengan visi dan misi daerah, serta dapat diukur dengan indikator yang jelas.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil dapat terpantau dan dievaluasi dengan baik.

Selain itu, penganggaran yang efektif dan efisien.

Baca juga: Sekda Ajak Ramaikan Adhyaksa Fair Kejari Dharmasraya 2024, Ada Donor Darah hingga Sembako Gratis

Penganggaran adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan SAKIP.

Setiap anggaran yang disusun harus berdasarkan pada kebutuhan riil dan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan menghindari pemborosan dan penyalahgunaan.

“Manfaat SAKIP dalam menjalankan fungsi pemerintahan sangatlah besar dengan  penerapan SAKIP yang baik,” jelasnya dilansir resmi.

Selanjutnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, memperbaiki kinerja pelayanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.