Opini Nasib Wartawan & Mahasiswa : Antara Revisi UU Penyiaran, dan Melambungnya Uang Kuliah Tunggal

Opini oleh : Emil Mahmudsyah, Jurnalis/Wartawan, dan pernah jadi mahasiswa

BARU-Baru ini penulis dimintai tanggapan dalam kapasitas jurnalis oleh kru atau awak redaksi dari lembaga pers mahasiswa bernama Genta Andalas, yang dikelola Unit kegiatan Pers Mahasiswa/Persma di perguruan tinggi negeri Universitas Andalas atau Unand di Sumatera Barat (Sumbar).

Awak redaksi persma tersebut, turut mengritisi terkait rencana Pemerintah dengan DPR RI merevisi Undang-Undang (UU) Draf Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salut tentunya patut penulis tujukan kepada mahasiswa yang turut kritis memikirkan perihal tugas abdi negara, meskipun nasib mahasiswa kedepan jadi bahan perbincangan.

Di tengah, isu setara adanya kebijakan tentang Uang Kuliah Tunggal/UKT mahasiswa yang melambung atau mahal alias mehong, meniru kata prokem Gen Z. Sampai sejauh ini rencana ini dua isu sentral, masing-masing terkait kebijakan buat jurnalis/wartawan, dan mahasiswa jadi isu seksi.

Pertama, isu soal rencana pemerintah bersama DPR yang telah memasuki tahap penyelesaian draf revisi UU Penyiaran. Draf revisi UU Penyiaran yang merupakan inisiasi dari DPR telah dibahas di Baleg pada 27 Maret 2024.

Namun berbagai reaksi bermunculan atas langkah pemerintah bersama DPR itu, mulai dari sederetan konstituen Dewan Pers, antara lain; Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta praktisi media massa hingga akademisi, termasuk kalangan mahasiswa.

Secara senada, segenap pihak itu menaruh perhatian terhadap draf revisi UU Penyiaran yakni dari sisi proses penyusunan maupun substansinya. Utamanya, reaksi penolakanlah yang mencuat, ketimbang dukungan atas rencana revisi UU tentang penyiaran tersebut.

Poin satu,  Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Pertanyaan besarnya mengapa RUU ini melarang televisi menayangkan secara eksklusif karya jurnalsitik investigasi?

Sesungguhnya, selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik maka tidak boleh ada yang melarang karya jurnalistik investigas disiarkan di televisi.

Secara subtansi pasal pelarangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi di televisi bisa memunculkan beragam tafsir (multi-tafsir)./Hal itu disinyalir atas dugaan dari upaya intervensi dan pembungkaman terhadap kemerdekaan pers di tanah air. Alhasil, kondisi demikian bakal jadi ancaman serius bagi kehidupan pers yang tengah dibangun bersama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Poin kedua, Pasal 50 B ayat 2 huruf k, penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal ini sangat multi tafsir terlebih yeng menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik.

Poin ketiga, Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini harus dikaji ulang karena bersinggungan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan penyeleseaian sengketa jurnalistik dilakukan di Dewan Pers.

Hingga kini, bahwa sistem tata negara menggunakan demokrasi, dan pers merupakan pilar keempat dari demokrasi. Pers memiliki tanggung jawab sebagai control sosial agar proses bernegara berjalan transparan, akuntabel dan sepenuhnya memenuhi hak-hak publik

Sesuai dengan UU Pers telah jelas bahwa komunitas pers mendapat mandat untuk membuat regulasi sendiri dalam rangka mengatur kehidupan pers yang sehat, profesional dan berkualitas melalui self regulation. Oleh karena itu setiap sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik baik penyiaran, cetak, digital (online) hanya bisa diselesaikan di Dewan Pers.

Langkah ini guna memastikan bahwa kerja-kerja jurnalistik yang profesional, berkualitas dan bertanggungjawab bisa berlangsung independen serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.

                                ****

Kedua, isu yang tak kalah seksinya juga penulis elaborasi lalu tuangkan ke tulisan ini, beririsan dengan kegelisahan para orangtua, yang anak mereka hendak kuliah, gegara UKT mahal. Pasalnya, saat ini narasi "Indonesia Cemas 2045", yang digaungkan netizen menjadi trending topik. Yakni tekait UKT yang tinggi atau mahal.

Bahkan, ada yang berujar bahwa kuliah tidak wajib, meskipun argumentasi itu sudah ada sedari dulunya, bahkan semenjak jaman penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka pun uang/biaya kuliah relatif agak mahal. Wajar saja, kemudian netizen meneriaki ” Indonesia Cemas 2045".

Apabila ditarik ke belakang, soal ini muncul  menyusul PTN Badan Hukum (PTN BH) otonom. Boleh cari uang sendiri. Antara lain, dengan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Sedangkan, PTN dituntut untuk memacu agar pemasukan (income) dari hal lain, melalui diversifikasi usaha sampingan PTN.

Saat ini, pemerintah punya pekerjaan rumah atau PR agar menyediakan lapangan kerja. Sungguh ironi, akhirnya kesempatan atau peluang untuk menekuni sekolah tinggi, hanya akan jadi milik orang berada dan perpengaruh saja. Hal itu,tak ada bedanya kondisi saat jaman penjajahan atau kolonial Belanda.

Sementara itu, wartawan dilarang menyiarkan investigasi, bahkan nanti orang takkan tahu persoalan di sekelilingnya. Celakanya, mereka jadi terbiasa, sehingga tak mau tahu. Semoga tidak!