KKP Gerak Cepat, Aksi Tanggap Bencana Banjir Bandang Sumbar

TRIBUNPADANG.COM, AGAM - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bergerak cepat dalam aksi tanggap bencana di Sumatera Barat (Sumbar).

Siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (16/5/2024), bahwasanya Tim KKP menerjunkan penyuluh perikanan untuk melakukan pendataan korban terdampak, KKP juga mengerahkan para siswa dan tarunanya untuk melakukan pembersihan bekas material banjir bandang, dan mengerahkan seluruh UPT KKP setempat untuk aksi tanggap bencana termasuk penggalangan bantuan.

Seluruh Unit Eselon I lingkup KKP bahu membahu menanggulangi musibah banjir bandang, hingga ke UPT, seperti Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP); Politeknik Ahli Usaha (AUP) Kampus Pariaman; Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus; Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Padang; Loka Riset Sumber Daya Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus; Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan; Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman; Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL), Satuan Pengawas PSDKP Padang, dan sebagainya.

Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, hasil sementara pendataan oleh para penyuluh perikanan per Kamis pagi (16/5/2024), terdapat 254 pelaku utama kelautan dan perikanan yang menjadi korban terdampak bencana di 5 Kabupaten. Rinciannya terdiri dari Kab. Tanah Datar sebanyak 184 orang di 9 Kecamatan; Kabupaten Agam sebanyak 27 orang di 3 Kecamatan; Kabupaten Sijunjung sebanyak 13 orang di 2 Kecamatan; Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 13 orang di 1 Kecamatan; serta Kota Padang Panjang sebanyak 17 orang di 2 Kecamatan.

"Hasil pendataan para penyuluh perikanan, diketahui dampak yang dialami para korban tersebut antara lain ikan mati, hanyut, dan hilang, serta kolam budidaya rusak, jebol, dan tertimbun bebatuan besar, lumpur, tanah, pasir, ranting, kayu, pohon, sampah, dan sebagainya," tambah Nyoman.

Untuk itu, dilakukan pembersihan bekas material banjir bandang oleh para penyuluh perikanan bersama taruna Politeknik AUP Kampus Pariaman dan siswa SUPM Pariaman di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Para taruna dan siswa dilepas melalui apel khusus yang dipimpin oleh Kepala SUPM Pariaman Adnal Yeka. 

"Kegiatan ini merupakan misi kemanusiaan sehingga harus diniatkan ibadah dalam menjalaninya. Selain itu, agar para siswa dan taruna bekerja sungguh-sungguh dan selalu menjaga nama baik KKP," ujar Yeka.

Selain di Koto Tuo, Tim BPPSDM juga mengunjungi Kecamatan Canduang dan Kecamatan Sungai Puar di Kabupaten Agam untuk peninjauan lokasi bencana dan koordinasi di posko-posko dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat setempat, dan para korban. 

Tak hanya di Kabupaten Agam, tim BPPSDM juga bergerak ke Kabupaten lain, seperti Tanah Datar. Data yang terdampak di Kabupaten Tanah Datar, terdata di Kecamatan sebagai berikut, Batipuah 28 orang, Lima Kaum 15 orang, Lintau Buo Utara 8 orang, Padang Ganting 9 orang, Rambatan 16 orang, Salimpaung 3 orang, Sungai Tarab 32 orang, Tanjung Baru 37 orang, Tanjung Emas 16 orang, X Koto 20 orang. 

Sementara itu, para penyuluh perikanan terus melakukan koordinasi dan pendataan di lima Kabupaten terdampak. Dilaporkan oleh penyuluh perikanan Kabupaten Sijunjung, pihaknya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah antara lain melalui Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Sijunjung.

Dilaporkan juga, hujan dengan intesitas tinggi mengakibatkan banjir dan tanah longsor di pelbagai daerah di Kabupaten Sijunjung, yg memiliki letak geografis perbukitan dan lembah dengan sungai yang besar.

Terdapat lima kecamatan yang rawan bencana banjir dan longsor yaitu Kecamatan Kupitan, Koto VII, Sumpur Kudus, Lubuk Tarok dan Tanjung Gadang.

Untuk menindaklanjutinya, selain tenaga, KKP akan memberikan bantuan seperti sewa alat berat, perbaikan sarana prasarana usaha budi daya, bahan pangan, lauk pauk, olahan ikan, kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya, baik untuk masyarakat perikanan, maupun masyarakat umum.(*/Humas BPPSDM/rel)