Menuju Era Digital : Tantangan dan Solusi untuk Penerapan, Layanan Publik Berbasis Aplikasi Pintar

Oleh Zulfadli, S Kom, M Sc, Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Universitas Bung Hatta

TINGKAT kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik semata, melainkan juga dari sejauh mana negara mampu mengadopsi teknologi untuk memperbaiki layanan publik. Dalam era di mana teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, Indonesia berada pada titik balik penting dalam menghadapi transformasi digital.

Berdasarkan populasi yang besar dan pertumbuhan pengguna internet serta smartphone yang signifikan, penerapan integrasi layanan berbasis teknologi menjadi sebuah langkah maju. Pada bulan mei ini, dilansir dari banyak sumber dikabarkan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menghadirkan terobosan monumental dalam layanan public berbasis berbasis teknologi melalui sebuah aplikasi super dengan nama GovTech Indonesia atau INA Digital.

Kementerian PANRB menyebutkan, bahwa INA Digital bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan efisien kepada semua warga negara. Dengan menyediakan 9 layanan prioritas, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga transaksi keuangan, aplikasi ini menjangkau berbagai aspek aktivitas masyarakat.

Tidak hanya itu, berbagai layanan penting seperti administrasi kependudukan, program Indonesia Pintar, hingga bantuan sosial, kini dapat diakses secara online, mengurangi birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas. Saat ini beroperasi sekitar 2000 aplikasi layanan yang berasal dari 34 Kementerian yang ada, tentu akan merepotkan bila berjalan masing-masing dengan manajemen layanan data yang berbeda pula.

Satu keunggulan utama dari INA Digital adalah integrasi dan kemudahan akses. Masyarakat tidak lagi perlu repot-repot mengunduh banyak aplikasi untuk setiap layanan publik, cukup satu aplikasi saja. Misalnya, dengan penerbitan KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), prosesnya menjadi lebih mudah dengan hanya menggunakan biometric.

Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan layanan Masyarakat berbasis aplikasi digital, pertumbuhan jumlah pengguna internet dan smartphone di Indonesia merupakan sebuah peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik, Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet diperkirakan mencapai 221.563.479 jiwa pada tahun 2024, sementara pengguna smartphone diproyeksikan mencapai 194,26 juta orang. Angka ini menunjukan bahwa tingginya ketersediaan perangkat penerima layanan berbasis aplikasi pada Masyarakat.

Penggunaan teknologi yang terintegrasi dalam INA Digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Namun, untuk mencapai hal ini, infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang handal sangatlah penting. Layanan yang terintegrasi dalam INA Digital harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang mumpuni dan jaringan internet yang stabil.

Tanpa infrastruktur yang memadai, aksesibilitas dan kualitas layanan akan terbatas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) RI menyoroti kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang lebih baik di pedesaan. Dari 2.881 desa yang belum memiliki akses internet, sebagian besar berada di daerah-daerah terpencil. Masih ada kesenjangan yang perlu diperhatikan.

Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia diperbaharui dan diperluas untuk mendukung layanan-layanan digital, sehingga kehadiran INA Digital justru tidak menjadi kontra produktif serta memperdalam kesenjangan yang ada.

Selain infrastruktur teknologi yang handal, pemerataan jaringan dan peningkatan kualitas internet, masalah privasi dan keamanan data juga merupakan hal yang krusial. Pengembangan INA Digital merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres No 132/2022 tentang Arsitektur SPBE, Perpres No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Undang-Undang No 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah bertanggungjawab memastikan bahwa data pribadi Masyarakat mampu dikelola dengan keamanan tinggi mengingat semua data akan terpusat pada aplikasi ini, hari ini data bisa menjadi senjata yang merugikan banyak orang bila dikelola serampangan.

Masih segar dalam ingatan, pada Mei Tahun 2021 misalnya, sempat heboh kasus kebocoran data BPJS Kesehatan, Tercatat sebanyak 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan dijual di situs forum online Raidforums.com seharga 0,15 bitcoin atau sekitar Rp87,6 juta, kemudian ditahun 2022, juga viral Kebocoran data oleh Bjorka terkait dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia.

Bjorka mengklaim memiliki 105 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari KPU, termasuk informasi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain.

Data ini dijual di situs gelap Breached.to dengan harga US$5 ribu atau setara Rp7,4 juta. Meskipun kemudian KPU sendiri membantah bahwa data tersebut berasal dari mereka dan mengklaim bahwa unsur data yang bocor bukan berasal dari KPU. Namun ini meninggalkan potensi resiko untuk Masyarakat pemilik data.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu diadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai. Dukungan yang kuat dari semua pihak diperlukan untuk memastikan bahwa INA Digital dapat menjadi solusi yang efektif dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Guna perluasan infrastruktur untuk penyediaan akses internet serta kehandalan teknologi, perlu kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi nirlaba dilakukan, menggagas penggunaan teknologi alternatif, seperti jaringan Wi-Fi publik, satelit, atau jaringan mesh, yang dapat menjadi solusi untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel.

Sementara untuk mengatasi tantangan perlindungan data masyarakat, solusi yang dapat diambil antara lain kebijakan privasi data yang ketat, hal ini mencakup regulasi yang membatasi pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi tanpa izin dari individu yang bersangkutan.

Selain itu perlu adanya transparansi penggunaan data Masyarakat, Pemerintah dan penyedia layanan harus menerapkan praktik transparan terkait penggunaan data masyarakat. Perlu adanya informasi yang jelas tentang bagaimana data digunakan, disimpan, dan dilindungi.

Terakhir yang tidak kalah penting adalah memastikan Masyarakat telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya melindungi data pribadi, kesadaran yang perlu dibangun melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. kita tentu tidak ingin hanya mengedepankan kecepatan dengan minimnya upaya preventif dan mitigasi resiko, upaya preventif perlu dimatangkan agar ketika INA Digital dilaunching tidak menjadi penyebab bercecerannya masalah dikemudian hari.

INA Digital mewakili tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju era digital yang lebih maju dan inklusif. Namun, untuk mencapai potensi penuhnya, tantangan-tantangan yang ada harus diatasi dengan tekad dan kerjasama yang kuat dari semua pihak terkait, Dengan potensi yang ada didukung dengan komitmen bersama, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki layanan publik dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyatnya.(*)