BKKBN Sumbar: Prevalensi Stunting Sumbar Turun di 2023, Berada di Angka 23,6

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mencatat angka prevalensi stunting di Sumbar mengalami penurunan.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi Stunting di Sumbar sebesar 23,6. Angka ini turun kembali dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 25,2.

"Tentunya ini hasil kerja keras kita di tahun 2023 dan tahun 2024 ini kita harus meningkatkan lagi Upaya dalam percepatan penurunan stunting," kata Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati, Kamis (28/3/2024) saat rapat koordinasi di Padang bersama stakeholder Sumbar.

Fatmawati menjelaskan upaya percepatan penurunan stunting, salah satunya penyediaan dan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting.

Keluarga Berisiko Stunting 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 46,19 persen menjadi 38,89 persen (turun 7,3 persen). Ini merupakan hasil dari intervensi konvergensi dari beberapa lintas sektor baik secara sensitive maupun spesifik.

"Menurunkan keluarga berisiko stunting dan prevalensi stunting tahun 2023, tidak lepas juga dari bantuan pihak- pihak yang masuk dalam Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting," tambahnya.

Dijelaskannya, tercatat dari Satgas Stunting, total nilai bantuan yang diserahkan Rp3.364.237.300 dari 522 pihak dengan jumlah penerima manfaat 2.075 keluarga atau anak.

Baca juga: Jelang Idul Fitri, Hendri Septa Minta Pelayanan Publik Ditingkatkan, Termasuk Pengawasan THR

Bentuk bantuan beragam mulai dari PMT, perbaikan sanitasi, bedah rumah, jamban, dapur, bantuan uang langsung dan bantuan lainnya yang membantu keluarga atau anak yang stunting serta berisiko stunting.

"Tentunya juga salah satu sumber pembiayaan dalam percepatan penurunan stunting melalui DAK Non Fisik (BOKB). Untuk tahun 2024 sebesar Rp34 miliar, yang angkanya naik dibandingkan 2023 sebesar Rp33,3 miliar," katanya.

Dikatakan, penggunaannya untuk pendampingan oleh TPK, mini lokakarya setiap kecamatan, rapat koordinasi TPPS serta audit kasus stunting

"Audit kasus stunting tahun 2023 dapat kita lakukan di 19 kab/kota sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Dengan jumlah 345 auditee (7 catin, 91 ibu hamil, 4 ibu pasca persalinan dan 243 baduta/balita)," katanya.

Upaya menurunkan stunting di Sumatera Barat, juga dibantu oleh TPK sebagai ujung tombak di lapangan sebanyak 3.354 Tim atau 10.062 orang. Pada Tahun 2024 ini tim PKK akan melakukan SIDAK, yaitu singkatan Seleksi, Dampingi dan Aksi. 

TPK akan melakukan seleksi sasaran mulai dari PUS baru, ibu hamil/bersalin, baduta/balita serta calon pengantin. Yang selanjutnya mendampingi sasaran dan mendapatkan penyuluhan/KIE.

Terakhir, aksi yang nantinya sasaran yang berisiko akan difasilitasi rujukan atau bantuan dari pihak terkait.

"Mudah-mudahan usaha di tahun 2024 ini bisa menurunkan prevalensi stunting sekaligus menyiapkan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.