Gugatan Atas Pilrek Unand di PTUN Padang Masih Berlanjut, Rektor Terpilih Terancam Batal

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gugatan yang diajukan Enam dosen Universitas Andalas (Unand) terkait Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) Unand No. 2 Tahun 2023 tentang pemilihan rektor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang masih berlanjut meski pemilihan rektor sudah selesai.

Diketahui, Efa Yonnedi, terpilih menjadi Rektor Universitas Andalas periode 2023-2028 dalam pemilihan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) di Convention Hall Kampus Limau Manis, pada Selasa (31/10/2023)

Kuasa hukum dosen penggugat Roni Saputra mengatakan, meskipun Rektor Unand sudah dipilih, perkara masih tetap berlanjut di PTUN Padang .

Menurutnya, pada Selasa (31/10/2023) juga sudah digelar sidang dan akan digelar beberapa kali sidang lagi. Perkara ini barulah selesai pada 21 Januari 2024 nanti.

"Walaupun sudah terpilih rektor pada proses pemilihan kemarin, gugatan kita bukan berarti juga selesai," kata Roni Saputra, saat dihubungi, Rabu (1/11/2023).

Baca juga: Ketua MWA Unand: Gugatan 6 Dosen ke PTUN Tak akan Anulir Hasil Pemilihan Rektor

Menurutnya, jika perkara yang diajukan dosen Unand ini diterima dan pengadilan mengabulkan gugatan, konsekuensinya rektor terpilih saat ini batal atau tidak sah.

Sebab, pihak pemohon juga meminta tindakan yang dilakukan MWA, terkait Pilrek tidak sah dan menyatakan melawan hukum.

Selain itu, meminta tergugat untuk menghentikan, membatalkan proses pemilihan, dan melaksanakan proses pemilihan lagi dengan menghilangkan wewenang Senat Akademik Unand (SAU)

"Kalau majelis hakim sepakat dengan permohonan yang kami ajukan, tentu rektor terpilih saat ini tidak sah," ujarnya.

Sebelumnya, Enam dosen Universitas Andalas melakukan gugatan terhadap Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas No. 2 Tahun 2023 tentang pemilihan rektor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang

Enam dosen penggugat ini berasal dari berbagai fakultas Unand, yakni Hary Efendi, Feri Amsari, Ediset, Fajri Rahman, Ichsan Kabullah dan Muhammad Yusra.

Baca juga: Terpilih Sebagai Rektor, Efa Yonnedi sebut Bangun Unand Solid, Solutif untuk Indonesia

Salah seorang kuasa hukum enam orang dosen penggugat, Fadli Ramadhanil menyatakan gugatan terkait tindakan majelis wali amanat (MWA) yang memberikan wewenang kepada senat akademik Unand (SAU) untuk memilih rektor Unand.

Menurutnya, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No  95 Tahun 2021 yang merupakan dasar hukum PTN BH Universitas Andalas.

Dalam aturan tersebut, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan rektor adalah kewenangan MWA Unand.

Lanjutnya, dalam regulasi itu juga disebutkan bahwa pemilihan rektor menjadi wewenang non akademik, tidak dapat didelegasikan ke SAU. Sementara SAU ini organ yang mengurusi akademik.