Reformasi Birokrasi, Langkah Strategis Menuju Universitas Berkelas Dunia

Oleh: Prof. Ikhwana Elfitri, Ph.D (Dekan Fakultas Teknik, Universitas Andalas)

REFORMASI menjadi kata paling populer pada Tahun 1998, masa menjelang berakhirnya Orde Baru, ketika Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Keinginan kuat masyarakat untuk adanya reformasi, perubahan fundamental dalam pengelolaan negara, menjadi senjata ampuh untuk wujudnya pergantian presiden RI di tahun tersebut.

Saat ini, 25 tahun waktu berlalu setelah berakhirnya Orde Baru, upaya perbaikan pengelolaan negara (good governance) oleh suatu pemerintahan yang bersih (clean government) mengerucut pada reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi ini dimotori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Salah satu program Kementerian PAN-RB yang saat ini wajib dilakukan oleh semua PT Negeri adalah Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang bertujuan terbentuknya PT sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kondisi Perguruan Tinggi saat ini, khususnya PT Negeri, mungkin berbeda dengan era tahun 1998, ketika pimpinan kampus berdiri bersama mahasiswa menjadi pelopor upaya reformasi. Birokrasi PT saat ini justru menjadi salah satu sentra keluhan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan semua pemangku kepentingan.

Hal ini ditandai dengan kasus hukum yang menimpa beberapa Rektor PTN antara lain Rektor Universitas Lampung dan Universitas Udayana.

Keduanya tersangkut dengan praktik tidak bersih dalam penerimaan mahasiswa, khususnya untuk penerimaan jalur mandiri dimana PT menetapkan biaya Pengembangan Institusi (PI) atau dikenal dengan nama berbeda pada PT lain, dengan nominal yang cukup tinggi dibandingkan biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa yang masuk bukan melalui jalur mandiri.

Kebijakan Pemerintah untuk mendorong PTN menjadi institusi yang mandiri dan otonom, diwujudkan dengan PTN Berbadan Hukum (PTNBH), tentunya menjadi salah satu tantangan utama bagi pengelola PTN. Status PTNBH membuat PT dituntut untuk meningkatkan kinerja agar menjadi Universitas Berkelas Dunia (World Class University), sejajar dengan PT Luar Negeri yang sudah lebih maju seperti PT di Amerika, Eropa, Jepang, Australia dan negara-negara maju lainnya, termasuk PT berkelas dunia di negara tetangga kita seperti National University of Singapore (NUS) dan University of Malaya (UM).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pimpinan PTNBH harus punya komitmen kuat dan kemampuan manajerial yang baik disamping kemampuan akademik yang tidak diragukan lagi.

Reformasi birokrasi dapat menjadi langkah awal dan strategis dalam pengelolaan institusi pendidikan untuk berhasil menjadi Universitas Berkelas Dunia. Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan institusi, efisiensi pengelolaan sumber daya terutama pengelolaan anggaran, serta meningkatkan pendapatan agar PT dapat membuat berbagai program unggulan untuk kemajuan institusi.

Ada beberapa program penting dalam reformasi birokrasi yang dapat dijalankan pada PT.

Pertama, transformasi organ pengelola PT agar siap menjadi Universitas Berkelas Dunia. Pada berbagai universitas maju, pengelolaan riset dan inovasi menjadi salah satu bidang utama yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kinerja dan menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi.

Kedua, PT harus menerapkan transformasi digital terutama dalam pengelolaan administrasi keuangan, yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik, sarana prasarana dan sumber daya. Transformasi digital akan menjamin transparansi pengelolaan anggaran sehingga memperkecil peluang terjadinya korupsi serta mengurangi beban administrasi dosen dan tenaga kependidikan.

Ketiga, Pimpinan PT mesti punya keberanian membuat kebijakan dan terobosan baru untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan dengan menerapkan model remunerasi yang adil sehingga dapat meningkatkan atmosfir akademik untuk menjamin peningkatan produktivitas dosen dan mahasiswa.

Keempat, sebagai PT yang otonom dan mandiri, PTNBH perlu meningkatkan penghasilan dengan mengembangkan bisnis baru di luar bidang pendidikan. Kejelian Pimpinan PT sangat diperlukan agar bisnis yang dikembangkan adalah yang rendah risiko kerugiannya serta perlu bekerja sama dengan mitra yang sudah mapan di bidang tersebut. Bidang usaha yang cocok diantaranya adalah bidang perhotelan, ritel dan kuliner.

Kelima, reformasi birokrasi tidak bisa dilepaskan dari persoalan pelayanan publik. Oleh karena itu, PT harus mengembangkan sistem dan unit layanan untuk dosen, mahasiswa dan alumni, tenaga kependidikan serta semua pemangku kepentingan. Sistem layanan daring tentu saja menjadi hal prioritas yang perlu disediakan

Semua program reformasi birokrasi ini tentunya akan berhasil diwujudkan jika PT dipimpin oleh seorang Rektor yang bersih dari pengaruh tidak baik, punya komitmen kuat untuk perubahan, punya latar belakang akademik yang kuat, serta punya keinginan kuat untuk melayani dan menyerap aspirasi semua pemangku kepentingan.

Figur Rektor yang unggul seperti ini akan mampu menjalankan reformasi birokrasi pada PT untuk menjadikan institusi melangkah maju menuju Universitas Berkelas Dunia.(*)