Komunikasi Watch Dog

Dr. Elva Ronaning Roem, S.Sos, M.Si

(Dosen Ilmu Komunikasi Unand)

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Tak hanya untuk media hiburan, sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Media sosial ternyata juga berperan ampuh untuk meningkatkan pelayanan aparatur pemerintahan. Lha kok bisa? Kini, semua orang bisa menjadi penjaga (watch dog) kinerja aparatur pemerintahan.

Melalui media sosial, kini masyarakat dapat dengan cepat menyampaikan informasi tentang tindakan pemerintah yang mungkin kontroversial, meragukan, atau tidak sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Masyarakat pun juga dapat mengunggah foto, video, atau laporan langsung mengenai perilaku yang mencurigakan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Hal ini memungkinkan masalah tersebut segera dikenali dan diungkapkan kepada publik.

Selanjutnya, media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja aparatur pemerintahan. Dengan mengikuti akun media sosial pemerintah, masyarakat dapat melihat kegiatan, keputusan, dan implementasi kebijakan secara langsung. Jika ada ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian dengan harapan publik, masyarakat dapat menyoroti dan mengkritiknya melalui komentar, berbagi ulang, atau tagar yang viral. Hal ini mendorong pemerintah untuk menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan mengambil tindakan yang sesuai.

Baca juga: Komunikasi Digital

Pentingnya media sosial sebagai pengawas terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah,  memungkinkan masyarakat untuk mengomentari dan memberikan masukan terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Diskusi dan perdebatan di media sosial dapat menciptakan ruang bagi berbagai pandangan dan kritik terhadap tindakan pemerintah. Dengan begitu, media sosial dapat memainkan peran penting dalam menyuarakan kekhawatiran masyarakat, memberikan perspektif alternatif, dan mempengaruhi agenda kebijakan.

Lanjutnya, menyoroti ketidakpatuhan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk melaporkan ketidakpatuhan, penyalahgunaan kekuasaan, atau perilaku korupsi oleh aparatur pemerintahan. Dengan membagikan pengalaman atau bukti yang ada, media sosial dapat membantu mengungkap skandal atau kasus-kasus yang merugikan masyarakat. Hal ini dapat memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan, melakukan investigasi, atau memperbaiki sistem yang bermasalah.

Melalui media sosial, masyarakat kini dapat membentuk tekanan sosial terhadap pemerintah untuk memastikan ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas. Kampanye online, petisi, atau gerakan yang viral dapat mengumpulkan dukungan yang signifikan dan mendorong perubahan dalam perilaku atau kebijakan pemerintah.

Baca juga: Dorong Literasi Digital Bagi Pelajar, Dosen Ilmu Komunikasi Unand Gelar Pengabdian Masyarakat

Meskipun media sosial dapat menjadi watch dog yang efektif, tetap penting untuk melihat kredibilitas dan kebenaran informasi yang tersebar di media sosial. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk menggunakan sumber informasi yang diverifikasi dan melakukan penelitian lebih lanjut sebelum menerima dan membagikan informasi yang beredar di media sosial.

Namun, penting untuk diingat bahwa media sosial bukanlah satu-satunya solusi untuk meningkatkan pelayanan aparatur pemerintahan. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur yang memadai, pelatihan yang cukup bagi pegawai, dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan media sosial secara efektif dalam pelayanan publik.

Di satu sisi, media sosial juga dapat membantu pemerintah untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat secara cepat dan efisien. Informasi terkini, pengumuman, dan perubahan kebijakan dapat disampaikan dengan cepat melalui platform media sosial, tanpa harus menunggu proses penyampaian tradisional seperti surat atau pemberitahuan resmi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara real-time dan menghindari keterlambatan atau ketidakjelasan dalam komunikasi.

Lebih pentingnya, medsos mampu menstimulan partisipasi masyarakat yang lebih aktif: Media sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, atau keluhan melalui komentar atau pesan langsung pada akun media sosial pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat dan merespons kebutuhan dan keinginan mereka secara lebih efektif.

Lanjutnya, dengan menggunakan media sosial, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Masyarakat dapat melihat dan memantau kegiatan pemerintah secara langsung melalui unggahan, siaran langsung, atau laporan yang dibagikan di media sosial. Hal ini membantu mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Media sosial juga dapat menjadi alat pemberdayaan bagi masyarakat. Informasi yang dibagikan melalui media sosial dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, dan akses kepada masyarakat tentang berbagai program pemerintah, layanan publik, hak-hak mereka, dan cara mengaksesnya. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik, menggunakan layanan yang tersedia, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Terakhir, media sosial memungkinkan pemerintah untuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan kelompok masyarakat lainnya. Melalui kolaborasi dan jaringan ini, pemerintah dapat memperluas cakupan dan efektivitas program dan layanan mereka. Media sosial juga memungkinkan pertukaran ide, penyebaran informasi, dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan. (*)