Kakanwil Sumbar, Haris Sukamto Buka Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris

GUNA mewujudkan iklim dunia kenotariatan semakin PASTI, Kantor Wilayah dan Majelis Pengawas Notaris berkolaborasi dalam Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris dan majelis pengawas daerah notaris se-sumatera barat di Hotel Pangeran Beach (24/08/23).

Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Haris Sukamto didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi beserta pejabat struktural pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Ezeddin Zain, SH., MH, anggota majelis pengawas wilayah notaris, anggota majelis pengawas daerah notaris dan peserta rapat dari Kantor Wilayah. Narasumber yang hadir pada kegiatan ini yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., M.Hum dan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Sumatera Barat Muhammad Yus, SH.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris menjadi representasi atas nama Menteri. Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni Pemerintah, Notaris, dan Akademisi ini mengemban fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan penerapan kode etik Notaris.

Baca juga: Kakanwil Haris Sukamto Terima, Kunker DPD RI, Bahas Pengawasan di UPT Pemasyarakatan

Sumatera Barat harus zero permasalahan yang terkait notaris dan upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan tugas, tanggung jawab profesi, visi misi dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan peran notaris di Sumatera Barat dalam memberikan kontribusi yang terbaik terhadap pelayanan kepada Masyarakat, ujar Haris selaku Kepala Kantor Wilayah.

Jalannya dunia kenotariatan yang bersih selalu menjadi perhatian dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu dilakukan secara lebih maksimal, terencana, dan masif oleh Majelis, agar dapat berkontribusi positif untuk mencegah atau mengurangi timbulnya gugatan atas pelanggaran. (Humas Kemenkumham Sumbar/rls)