IKN: Kegentingan yang Memaksa atau Memaksakan Kegentingan?

Oleh Muhammad Soultan Joefrian, Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Andalas.

SEPERTI yang kita tahu pada awal tahun ini, isu pemindahan ibu kota semakin memanas di media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat setelah Presiden Joko Widodo menyetujui desain final bangunan Istana Negara. Perbincangan semakin panas antara yang pro dan kontra terhadap pembangunan ibu kota negara ini karena tampak dengan jelas bagaimana keseriusan pemerintah tentang pembangunan ibu kota ini.

Banyak pihak yang kontra menanyakan kepada pemerintah apa yang menjadi urgensi dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan mengingat pasti sangat besar biaya yang akan dikeluarkan negara untuk itu. Tidak hanya soal biaya, tapi juga soal efek kepada lingkungan nantinya karena seperti yang kita ketahui, pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia dan sebagai akibat dari pembangunan ibu kota negara ini tentu saja bakal banyak pohon-pohon yang akan ditebang serta bakal banyak hewan-hewan yang akan kehilangan habitatnya.

Tentu saja hal ini akan berdampak kepada iklim global yang tidak Indonesia saja yang akan merasakannya sebagai dampak penebangan pohon yang dilakukan pemerintah untuk membangun ibukota negara yang baru di Kalimantan tersebut. Namun, ada saja yang pro terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini dengan alasan ibukota sekarang yaitu Jakarta sudah padat dan diprediksi bakal tenggelam pada tahun 2030 oleh para ahli.

Tentu saja hal ini bisa saja di antisipasi oleh pemerintah mengingat efek negatif yang sangat besar menanti jikalau proyek pembangunan ibu kota negara ini terus dilanjutkan. Maka banyak protes yang dilakukan oleh masyarakat maupun salah satunya yang gencar melakukan penolakan ini ialah pengamat politik Rocky Gerung yang dengan jelas menyampaikan di acara stasiun TV nasional.

Rocky Gerung mengatakan bahwa yang perlu dilakukan pemerintah sekarang adalah menggunakan uang APBN untuk membeli bahan pangan serta nutrisi agar angka stunting di Indonesia ini menurun, mengingat Presiden Jokowi mengatakan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030. Maka seharusnya yang dilakukan presiden adalah pemenuhan nutrisi bagi masyarakat tersebut bukan malah untuk membangun ibukota negara baru.

Padahal yang diperlukan untuk memecahkan masalah ini ialah dengan pemerataan ekonomi yang harus di implementasikan dengan serius oleh pemerintah dan justru memperbaiki struktur dari pemerintahan itu sendiri agar uang APBN negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk pribadi yang seperti sering kita lihat di berita berbagai media tentang korupsi yang dilakukan para menteri dan para wakil rakyat.

Namun yang anehnya dengan alasan urgensi tadi pemerintah seakan-akan menyepelekan soal dampak lingkungan dari proyek ini. Padahal telah dilakukan juga penolakan terhadap UU IKN beserta rencana pemindahan ibukota, namun sekan pemerintah tidak peduli akan hal itu dan yang membuat anehnya lagi mengapa seolah pemerintah buru-buru mengambil keputusan untuk pemindahan ibukota ini apalagi di saat masa pemerintahan presiden Jokowi akan berakhir.

Jadi menurut pandangan saya sebagai mahasiswa, proyek ini sebagai upaya yang dilakukan presiden Jokowi sebelum berakhir masa jabatannya sebagai presiden dengan membuat proyek-proyek mercusuar seperti yang dilakukan oleh presiden Soekarno. Tidak ada yang salah soal ini, tapi kembali lagi soal IKN ini harusnya presiden beserta jajarannya harus memikirkan ini secara matang. Jangan sampai karena upaya untuk membangun proyek ini mengesampingkan efek negatif yang akan dirasakan anak cucu kita nantinya dan itu pun tidak dirasakan hanya di Indonesia melainkan akan dirasakan di seluruh dunia.

Sedangkan pada saat ini saja kita sudah merasakan dampak dari pemanasan global sebagai akibat dari ulah manusia itu sendiri, yang salah satunya dengan melakukan penebangan pohon tanpa menanamnya kembali sehingga pohon sebagai penghasil oksigen dan air akan terus berkurang. Sementara itulah yang akan dilakukan pemerintah dalam mewujudkan ibukota baru, maka dari itu saya juga salah satu orang yang menolak proyek tersebut karena masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah yang menjadi alasan diperlukannya pemindahan ibukota ini oleh pemerintah.

Karena saya melihat ke belakang seperti proyek food estate yang dilaksanakan oleh pemerintah justru pada saat ini terbengkalai. Padahal pemerintah mengatakan bahwa food estate tersebut akan membuat Indonesia swasembada pangan seperti pada zaman pak Soeharto, namun justru merugikan karena proyek tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah di awal pembangunannya. Padahal sudah ribuan hektare hutan yang telah disulap menjadi kebun singkong tapi hasilnya nihil. Maka dari itu saya tidak ingin hal itu terjadi lagi, apalagi kali ini biaya yang akan dikeluarkan akan jauh lebih besar lagi.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News