Kanwil Kemenkumham Sumbar Rangkul Seluruh Notaris, Untuk Dukung Indonesia menjadi anggota FATF

DALAM rangka membangun kerjasama yang sinergi antara Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, serta Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI), Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menggelar Sosialisasi Layanan Kenotariatan dengan mengangkat tema “Sinergi Kantor Wilayah, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, serta Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Iklim Kenotariatan yang Responsif dan Transparan”, bertempat di Emersia Hotel & Resort Batusangkar, 15-16 Juni 2023.

Kegiatan ini di hadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Faisal Rahman. Dalam kegiatan turut hadir Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Kurnia Warman, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Sumatera Barat, Muhammad Ishaq, Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Sumatera Barat, Beatrix Benni, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Barat, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat, Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Sumatera Barat serta Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI)se- Sumatera Barat.

Baca juga: Perkuat Sinergi dalam Penyusunan Ranperda, Kanwil Kemenkumham Sumbar Lakukan Sharing Informasi

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, Haris Sukamto menjadi Keynote Speech pada kegiatan sosialisasi ini, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa penegakan Kode Etik Notaris, menjadi topik utama. Bahasan dan kajian mengenai hal tersebut penting, karena tinggi-rendahnya angka penindakan pelanggaran, serta berhasil-tidaknya pembinaan terkait kode etik, sangat berkorelasi dengan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi Notaris.

“Kepada seluruh mitra kerja Kanwil Kemenkumham Sumbar, akademisi, pers, serta khususnya teamwork saya dalam membangun kepastian hukum dapat terwujud dengan baik. Saya sangat mengharapkan agar sinergi tersebut terus berjalan dan sesuai dengan kewenangan menurut undang- undang yang mengatur serta kode etik notaris perlumendapat perhatian khusus” tutur Haris Sukamto.

Kemudia beliaujuga menjelaskan tentang upaya Indonesia untuk memperoleh hasil penilaian yang memuaskan untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF). Salah satu perwujudan Indonesia dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan terorisme, adalah dengan menjadikan berbagai profesi dan pejabat yang bersentuhan dengan transaksi keuangan dan penyelenggara keuangan menjadi pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana tersebut.

Notaris, selaku pejabat pembuat akta turut diberi kewajiban dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai langkah mitigasi risiko terlibat dalam kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme tersebut. Oleh karenanya, peran kita semua menanggapi keanggotaan Indonesia dalam FATF tersebut, dengan mendorong pengisian kuesioner PMPJ, melakukan rekap Sanksi Terhadap Notaris, Mendorong Registrasi Notaris pada aplikasi Go-AML, serta melakukan Sosialisasi terkait Penerapan PMPJ dan Beneficial Ownership.

“Ke depan, melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM saya akan dorong untuk segera melakukan audit on site untuk notaris berisiko sanggat tinggi dan tinggi serta off site untuk notaris berisiko rendah dan sedang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, mengingat urgensi data dukung Pleno FATF, audit PMPJ menjadi penting” tutup Kepala Kantor Wilayah sekaligus membuka kegiatan. (Humas Kemenkumham Sumbar/rls)