Upaya Pencegahan Stunting, Perwakilan BKKBN Sumbar Targetkan Pelayanan KB pada 23.529 Akseptor

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat (Sumbar) melaunching gerakan pelayanan KB serentak Sejuta Akseptor.

Kegiatan dalam rangka hari keluarga nasional ke-30 ini digelar di Klinik Cemara, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Padang, Rabu (14/6/2023).

Kegiatan ini juga serentak di seluruh Indonesia yang diawali pembukaan oleh Kepala BKKBN Pusat dr. Hasto Wardoyo secara daring di Jakarta.

Hasto Wardoyo menyebut kegiatan ini juga upaya menjaga agar tidak melahirkan bayi stunting. Sebab jarak kehamilan yang dekat sangat berpengaruh pada bayi yang dilahirkan. 

"Minimal jaraknya 36 bulan, dan bayi harus mendapatkan asi selama dua tahun. sehingga menggerakan program KB ini sangat penting, maka untuk saat ini digalakan sejuta aseptor," ujar Hasto Wardoyo.

Baca juga: Pemkab Solok Selatan Harapkan, Kader KB Ikut Kawal Pengentasan Stunting

Sementara itu, Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati mengatakan pada program pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor, Sumbar mendapat target sebesar 23.529 akseptor 

Pelayanan KB ini diberikan di seluruh fasilitas kesehatan baik negeri maupun swasta di kabupaten kota di Sumbar secara gratis.

Ia merincikan masing-masing jenis alat kontrasepsi, IUD sebanyak 724 akseptor, Implant sebanyak 4.650 akseptor, Suntik sebanyak 4.650 akseptor, Pil KB sebanyak 8.400 akseptor, Kondom sebanyak 5.007 akseptor.

"Melalui kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia ini diharapkan beberapa target sasaran strategis BKKBN serta keberhasilan indikator untuk memantau kualitas pelayanan dapat tetap diwujudkan, serta mempertimbangkan pendekatan budaya kearifan lokal dan tetap memperhatikan protokol kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor ini akan dilombakan masing-masing provinsi. Penghargaan juga diberikan kepada tenaga kesehatan dan pelaksana kegiatan.

Penghargaan kepada dokter berupa e-sertifikat, bidan berupa e-sertifikat dan SKP IBI, penyuluh KB berupa e-sertifikat, penghargaan partisipasi pelaksanaan kegiatan (e-sertifikat) kepada seluruh 
pelaksana baik di tingkat provinsi, kabupatenkota dan fasyankes  (*)