Pemprov Sumbar

Antisipasi Dampak Erupsi Gunung Marapi Gubernur Sumbar Minta BMKG Lakukan Analisa

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta BMKG dan instansi terkait agar melakukan analisa dan kajian terhadap perkembangan erupsi Gunung Marapi.

Penulis: rilis biz | Editor: afrizal
TribunPadang.com/Rezi Azwar
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah saat diwawancarai di Padang, Jumat (13/1/2023). 

GUBERNUR Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta BMKG dan instansi terkait agar melakukan analisa dan kajian terhadap perkembangan erupsi Gunung Marapi di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar yang terjadi beberapa hari ini.

“Untuk meminimalisir korban, kita minta BMKG dan pihak terkait melakukan analisa dan memberikan informasi perkembangan Gunung Marapi yang erupsi saat ini,” harap Mahyeldi, usai menghadiri HUT ke-3 Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Jumat (13/1) di salah satu kafe di Kota Padang.

Mahyeldi mengatakan, erupsi Gunung Marapi menjadi keprihatinannya. Jangan sampai erupsi menimbulkan korban jiwa. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan bencana ini, ada Undang-Uandang (UU) yang mengaturnya.

Terutama terkait kewenangan, mana yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten kota.

“Ketika pemerintah kabupate kota membutuhkan dukungan dalam penanganannya, silahkan sampaikan kepada Pemprov Sumbar apa yang menjadi kebutuhan. Karena itu, BPBD kabupaten kota agar berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumbar,” tegasnya.

Baca juga: Peduli Generasi Muda, Gubernur Mahyeldi Pinta Lakukan Kebaikan, dan Belajar Sungguh-sungguh

Terkait dampak erupsi Gunung Marapi terhadap masyarakat, Mahyedi juga meminta Dinas Sosial Provinsi Sumbar agar segera mengambil langkah-langkah agar tidak terjadi permasalahan sosial selanjutnya akibat dampak bencana tersebut.

“Bantuan keperluan harian harus disiapkan terhadap masyarakat yang terdampak,” terangnya.

Mahyeldi menilai langkah antisipasi yang dilakukan Pemkab Agam terhadap bencana erupsi ini cukup baik, di mana Pemkab Agam melibatkan Satpol PP dan pihak kepolisian melarang aktivitas kemah di gunung ini.

Langkah ini untuk menghindari dampak dan bahaya erupsi yang akan terjadi terhadap masyarakat.

“Pemkab Agam sudah bagus penanganan untuk mengurangi korban. Pemkab Agam untuk mengatasi langkah selanjutnya melibatkan OPD terkait,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, Teguh Purnomo di Bukittinggi menyebutkan, Gunung Marapi kembali erupsi dengan melontarkan abu vulkanik setinggi satu kilometer dari puncak, Kamis (12/1/2023) pukul 10.58 WIB. Tinggi kolom abu teramati lebih kurang 1.000 meter di atas puncak gunung.

Baca juga: Gubernur Sumbar Inginkan SMK N 2 Bukittinggi Unggul di Era 4.0, Berlandaskan Imtaq dan Iptek

Lontaran erupsi itu terlihat jelas dari Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam karena tidak terhalang kabut dan awan pada siang ini.

"Ketinggiannya sama dengan 3.891 meter di atas permukaan laut, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut dan tenggara," katanya.

Erupsi Gunung Marapi ini bahkan terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 5.1 mm dan durasi lebih kurang 3 menit 4 detik. Gunung Marapi masih berada pada Status Level II (Waspada). Masyarakat di sekitar dilarang mendekat hingga radius tiga kilometer dari puncak.  (rls)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved