Mahasiswa Papua yang Berkuliah di Padang Bersurat ke Jokowi, Minta Tuntaskan Masalah HAM di Papua

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Belasan mahasiswa asal Papua yang berkuliah di beberapa kampus di Kota Padang Provinsi, Sumatera Barat (Sumbar) bersurat kepada Presiden Jokowi.

Belasan mahasiswa tersebut mengirim surat yang berisikan keresahan yang dirasakan masyarakat Papua.

Sejumlah mahasiswa tersebut meminta Presiden Jokowi merespon sejumlah hal, diantaranya masih adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

"Menyangkut surat yang kami kirim itu, kami meminta ke Presiden Jokowi salah satunya segera tuntaskan masalah HAM yang ada di Papua," ujar Jenius (22), mahasiswa Papua yang berkuliah di Universitas Bung Hatta.

Adapun kata Jenius, tuntutan kedua ialah mahasiswa Papua meminta Presiden Jokowi untuk menutup PT Freeport yang beroperasi di Papua, sebab keberadaan PT tersebut nyatanya tidak membuat masyarakat Papua sejahtera.

Baca juga: Bertambah Lagi, Papua Barat Daya Kini Sah Jadi Provinsi ke 38 Indonesia

Lalu, lanjut Jenius, Presiden diminta untuk menghentikan invasi militer yang terus terjadi di tanah Papua.

Keempat, hentikan kompromi investasi asing yang merajalela di tanah Papua.

"Harapannya, surat itu bisa diterima Presiden dan dibaca apa isi hati kami yang sudah disampaikan, dan juga Presiden harus segera mendengarkan apa yang sudah kita tuangkan dalam tuntutan ini," ujar Jenius lagi.

Pantauan TribunPadang.com, mahasiswa mengirim surat kepada Presiden Jokowi via Kantor Pos Padang.

Sebelum mengirim surat lewat Pos, sejumlah mahasiswa tersebut berorasi di depan Kantor Pos di Jalan Bagindo Aziz Chan tersebut.

Baca juga: 1 Orang Tewas Akibat Serangan KKB di Kamp Tambang 81 Pegunungan Bintang Papua

Sejumlah spanduk dibawa, diantaranya bertuliskan 'Papua darurat pelanggaran HAM, tutup PT Freeport Indonesia'.

Secara bergantian, mahasiswa menyampaikan keresahannya terhadap isu-isu yang berkembang di Papua.

Sementara itu, Pengabdi bantuan hukum LBH Padang, Adrizal mengatakan, pihaknya turut mendampingi adanya aksi unjuk rasa mahasiswa Papua hingga surat tuntutan dikirimkan.

Bahwa unjuk rasa itu hanya mengemukakan pendapat di muka umum tentang sejumlah keresahan mahasiswa Papua.

"Intinya, unjuk rasa dan mengirim surat ke Presiden itu menyampaikan keresahan kawan-kawan Papua terhadap problem yang terjadi di Papua," ujar Afrizal.

Bahkan, kata dia, hingga saat ini pengiriman militerisasi ke Papua masih kerap terjadi, karena itu sangat berpengaruh kepada psikis dari masyarakat Papua, termasuk mahasiswa asal Papua yang berkuliah di Sumbar. (TribunPadang.com/Wahyu Bahar)