HUT ke 23 Kepulauan Mentawai

HUT ke-23 Kepulauan Mentawai, Ketua FORMMA: Budaya dan Hak Masyarakat Harus Diakomodir

Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berusia 23 tahun. FORMMA berharap HUT ke-23 ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah yang mandiri

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM/WAHYU BAHAR
Ketua Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA), Heronimus Eko Pintalius Zebua saat diwawancarai wartawan, Minggu (22/5/2022). Tepat pada Selasa (4/10/2022), Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berusia 23 tahun, Heronimus berharap ke depannya, budaya dan hak masyarakat harus diakomodir. Ia juga berharap Mentawai dapat keluar dari zona 3T. 

TRIBUNPADANG.COM, KEPULAUAN MENTAWAI - Tepat pada hari ini, Selasa (4/10/2022), Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berusia 23 tahun.

Adapun pembentukan Kepulauan Mentawai tertuang dalam UU RI Nomor 49 Tahun 1999.

Ketua Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA) Heronimus Eko Pintalius Zebua mengatakan, Kabupaten Kepulauan Mentawai kini sudah tidak muda lagi.

"23 tahun Kepulauan Mentawai bukan lagi usia yang dini," kata Heronimus kepada TribunPadang.com, Selasa (4/10/2022).

Ketua Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA), Heronimus Eko Pintalius Zebua saat diwawancarai wartawan, Minggu (22/5/2022).
Tepat pada Selasa (4/10/2022), Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berusia 23 tahun, Heronimus berharap ke depannya, budaya dan hak masyarakat harus diakomodir.
Ia juga berharap Mentawai dapat keluar dari zona 3T.
Ketua Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA), Heronimus Eko Pintalius Zebua saat diwawancarai wartawan, Minggu (22/5/2022). Tepat pada Selasa (4/10/2022), Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berusia 23 tahun, Heronimus berharap ke depannya, budaya dan hak masyarakat harus diakomodir. Ia juga berharap Mentawai dapat keluar dari zona 3T. (TRIBUNPADANG.COM/WAHYU BAHAR)

Menurutnya, hari ini aturan, ruang gerak serta hak dan kebebasan masyarakat Mentawai masih terbatas dan dibatasi.

Ia memberikan gambaran, hadirnya UU Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara jelas dan nyata belum mengakui budaya serta adat istiadat etnis Mentawai.

"Padahal Etnis Mentawai setara dan sejajar posisinya dengan Etnis Minangkabau," ujar Heronimus.

FORMMA berharap HUT ke-23 ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah yang mandiri, damai, dan sejahtera.

Lalu, masyarakat Mentawai ke depannya, mesti dilibatkan dalam proses pembentukan aturan, termasuk UU, serta transparansi publik.

"Budaya dan hak-hak masyarakat harus diakomodir, pembangunan serta infrastruktur merata setiap wilayah, dan Mentawai dapat keluar dari zona 3T," pungkas dia.

Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (9/8/2022).
Sejumlah massa aksi tampak mengenakan pakaian adat Mentawai. AMB saat itu menuntut perhatian pemerintah tentang kerusakan hutan di Mentawai dan juga mengenai UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang dinilai tidak mengakomodir kebudayaan Mentawai.
Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (9/8/2022). Sejumlah massa aksi tampak mengenakan pakaian adat Mentawai. AMB saat itu menuntut perhatian pemerintah tentang kerusakan hutan di Mentawai dan juga mengenai UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang dinilai tidak mengakomodir kebudayaan Mentawai. (TRIBUNPADANG.COM/WAHYU BAHAR)

Diketahui, Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari empat pulau utama, yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan.

Adapun karakteristik kebudayaan Mentawai sangat jauh berbeda dengan wilayah daratan Provinsi Sumbar.

Minangkabau yang berada di daratan berpedoman pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sementara Mentawai punya kepercayaan asli yakni Arat Sabulungan.

Selain itu, Etnis Mentawai punya tradisi tato (Titi) yang dianggap sebagian antropolog merupakan tato tertua di dunia.

Untuk diketahui juga, sebelum terbitnya UU Nomor 49 Tahun 1999, Mentawai merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman.

Hal tersebut juga tertera pada penjelasan UU Nomor 49 Tahun 1999 pasal 2 yang berbunyi 'Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Padang Pariaman Wilayah Mentawai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 1982 Nomor 130 - 801'.
(*)

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved