Kota Bukittinggi

Pemko Bukittinggi Tandatangani Komitmen Program Smart City, Tak Perlu ke Kantor Urus Administrasi

Pemerintah Kota Bukittinggi secara resmi menandatangani komitmen Program Smart City, kolaborasi antara gagasan dan aksi.

Diskominfo Bukittinggi
Pemerintah Kota Bukittinggi secara resmi menandatangani komitmen program smart city. Penandatanganan dilakukan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan seluruh Kepala SKPD di Hotel Balcone, Selasa (27/9/2022) 

TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Pemerintah Kota Bukittinggi secara resmi menandatangani komitmen Program Smart City.

Penandatanganan dilakukan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan seluruh Kepala SKPD di Hotel Balcone, Selasa (27/9/2022).

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan smart city ini merupakan kolaborasi antara gagasan dan aksi.

Menurutnya, setiap SKPD harus dapat memahami konsep smart city melalui empat kali pertemuan.

“Secara populasi, masyarakat sudah siap menerima transformasi teknologi."

"Untuk itu, pemerintah harus bisa memfasilitasi itu. Intinya bagaimana masyarakat dipermudah dalam pelayanan. "

"Tidak perlu lagi harus datang ke kantor untuk mengurus administrasi. Jika tidak paham, program ini tidak akan jalan,” ujar Erman.

Baca juga: Pemko Bukittinggi Gelar Bimtek Masterplan Smart City, Erwin: Menuju Bukittinggi Hebat

Baca juga: Raih Opini WTP ke-9 Kali, Pemko Bukittinggi Terima Penghargaan dari Kemenkeu RI

Wako Erman Safar mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Kota Bukittinggi menjadi satu dari 50 kabupaten kota se Indonesia yang menandatangani kesepakatan menuju kota cerdas.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Bukittinggi, Erwin Umar, menjelaskan, bimtek penyusunan masterplan smart city ini dilaksanakan sebanyak 4 kali, sejak Juni 2022 lalu.

Setiap SKPD menyusun masterplan menuju Kota Cerdas 2022 Bukittinggi, didampingi oleh Kementrian Kominfo.

“Pemko Bukittinggi mendapat pendampingan dari Kemenkominfo terhadap pengembangan 6 pilar utama smart city."

"Smart governance, smart people, smart mobility, smart living, smart economy dan smart environment,” jelasnya.

Tim ahli, Harya Widiputra, menegaskan, smart city bukan hanya terkait pengadaan atau pembangunan TIK, namun lebih kepada kemampuan sebuah kota melalui pemerintah daerahnya, memberikan layanan pada masyarakat.

Sehingga urusan smart city, bukan hanya tanggung jawab Kominfo, tapi menyentuh seluruh SKPD.

“Saat ini masterplan sudah tersusun dari enam pilar utama. Isinya berbagai rencana kerja dan inovasi dari setiap SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved