Pemprov Sumbar

Komisi XI DPR RI Apresiasi, Upaya Pengendalian Inflasi Sumatera Barat

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama instansi terkait lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar terus berupaya melaku

Editor: Emil Mahmud
ISTIMEWA/DOK.DISKOMINFOTIK SUMBAR
Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi berbicara saat menerima Kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI, dalam rangka fungsi pengawasan ke Provinsi Sumbar terkait inflasi daerah, di Pangeran Beach Hotel, Padang, Jumat (9/9/2022). 

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama instansi terkait lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar terus berupaya melakukan berbagai langkah strategi guna menekan laju inflasi.

Di antaranya dengan menjaga suplai pangan, ketersediaan pupuk, hingga mengintervensi pasar melalui operasi pasar, dan pameran.

Demikian diungkapkan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi saat menerima Kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI, dalam rangka fungsi pengawasan ke Provinsi Sumbar terkait inflasi daerah, di Pangeran Beach Hotel, Padang, Jumat (9/9/2022).

Rilis yang diterima redaksi, menyebutkan terkait pupuk diakui gubernur terjadi kendala akibat dari perang Rusia - Ukraina yang menyebabkan salah satu komponen impornya terhambat sehingga berdampak pada lambatnya distribusi pupuk kepada petani.

Meski begitu, gubernur mengatakan Pemprov Sumbar mendorong para peternak untuk mengolah pupuk organik.

Upaya lainnya lanjut gubernur adalah dengan optimalisasi kelompok wanita tani (KWT) serta menggelar pameran. Salah satunya yang terdekat adalah pameran terbesar "Sumbar Malagak" pada 29 September 2022 mendatang.

"Mudah-mudahan dengan kehadiran Komisi XI hari ini ke Sumbar akan menambah semangat kami dan juga memberikan masukan berharga untuk terus menekan inflasi di Provinsi Sumbar," ujar gubernur.

Baca juga: HUT Ke-77 Sumatera Barat: Menteri Teten Dukung Perhelatan, UMKM Sumbar Malagak 2022

Fotik Komis1
Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi saat menerima Kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI, dalam rangka fungsi pengawasan ke Provinsi Sumbar terkait inflasi daerah, di Pangeran Beach Hotel, Padang, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: POPULER SUMBAR - Helat UMKM Sumbar Malagak 2022, dan Petani Kopra di Mentawai Ditemukan Meninggal

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Febrio Kacaribu. Menurutnya, dengan tingkat inflasi Sumbar saat ini mencapai 8,01 persen, diperlukan perhatian stakeholder terkait, dan koordinasi yang baik diantara TPKAD serta TPID.

"Kami juga terus berperan aktif menjaga stabilitas melalui optimalisasi distribusi. Mohon support dari Komisi XI," kata Febrio.

Turut hadir mendampingi gubernur, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Wahyu Purnama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar Heru Pudyo Nugroho dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar Jambi, Retno Sri Sulistyani, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sumbar.

Wakil Ketua Komisi XI, Drs.Fathan, yang memimpin jalannya diskusi usai pemaparan Pemprov Sumbar maupun Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, menyebut bahwa kehadiran Komisi XI ke Sumbar untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi inflasi di Sumbar.

Hadir sebanyak 17 pimpinan dan anggota Komisi XI dalam kunker yangmerupakan kunjungan pertama sejak Pandemi Covid-19 merebak. Diantaranya hadir Kamrusamad dari Fraksi Parrai Gerindra, Ela Siti Nuryamah dari Fraksi PKB dan Marwan Cik Asan dari Fraksi Partai Demokrat.(*/rls)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved