Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar: BLT BBM Usaha Suap Terhadap Masyarakat

Laporan Reporter TribunPadang.com, Rahmadi

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumatera Barat (Sumbar) menyebut kebijakan pemerintah yang memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM merupakan usaha suap terhadap masyarakat.

Hal ini disampaikan saat hearing dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Suwirpen Suib, dengan agenda penyampaian aspirasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Ruang Sidang Khusus I, Selasa (6/9/2022).

Koordinator Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar Jel Fathullah mengatakan pemberian BLT BBM tidak seharusnya menjadi kompensasi karena kenaikan harga BBM.

Menurutnya, BLT pada dasarnya sudah hak masyarakat.

"BLT itu sudah hak masyarakat, dalam tinjauan agama kalau BLT dijadikan alasan karena kenaikan minyak maka itu suap namanya, hukumnya haram, risywah namanya" katanya.

Baca juga: BBM Naik Sulitkan Rakyat, Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar Minta Harga BBM Diturunkan Lagi

Baca juga: Datangi DPRD Sumbar, Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sampaikan Penolakan Kenaikan Harga BBM 2022

Pemberian BLT seperti Rp 300 ribu perbulan juga tidak bakal menyelesaikan masalah.

Masyarakat tetap mengalami dampak karena kenaikan berbagai harga.

"Sesuai aturan dalam Islam orang yang melakukan suap dan menyuap sama-sama masuk neraka. Jadi kalau memang ada BLT harusnya diberikan saja tanpa dikaitkan dengan kenaikan harga BBM," sambungnya.

Dia meminta agar pemerintah kembali menurunkan harga BBM karena ini membuat masyarakat kesulitan.

Sementara pemerintah sendiri belum bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain itu, dia menyebut penyaluran BLT sendiri juga mengalami banyak masalah dan membuka peluang tindakan korupsi.

"Sumatera Barat menolak kenaikan harga BBM, pemerintah harus kembalikan kepada harga semula. Presiden harus carikan solusi selain menaikan harga BBM," katanya.