Terkait Harga BBM Naik, Bupati Sijunjung Benny Dwifa: Harus Antisipasi Inflasi Kenaikan Harga Pangan

TRIBUNPADANG.COM, SIJUNJUNG- Terkait harga BBM naik, Bupati Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar), Benny Dwifa Yuswir menyebut, akan melakukan antisipasi inflasi kenaikan harga pangan.

Diketahui, Pemerintah Pusat telah menyesuaikan harga baru BBM, pada Sabtu (3/9/2022) siang. Diantaranya BBM Subsidi jenis Pertalite dari harga Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter dan Bio Solar Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.

Sementara untuk BBM non subsidi jenis Pertamax yang sebelumnya Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

"Sebagai pemerintah daerah tentu kami harus patuh terhadap kebijakan dari pemerintah pusat, dengan naiknya harga BBM ini, tentu harus dilakukan antisipasi inflasi kenaikan harga pangan," ungkap Benny Dwifa kepada TribunPadang.com, Sabtu.

Kata Benny Dwifa, tentunya biaya operasional pendistribusian bahan pangan seperti beras, cabe, bawang dan bahan lainnya akan meningkatkan.

"Kami akan optimalkan pendistribusian bahan pangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan untuk wilayah Sijunjung terlebih dahulu, barulah hasil surplusnya dikirim keluar," ujar Benny Dwifa.

Pihaknya berharap, dengan mengintervensi produksi pertanian tersebut, bisa mengantisipasi inflasi kenaikan harga pangan.

"Tentu akan terjadi inflasi karena kenaikan harga bahan pangan, untuk itu kami akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar inflasi ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu merugikan masyarakat," tutur Benny Dwifa.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga akan memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu, terkait kenaikan harga BBM ini.

"Semoga dengan subsidi tersebut, bisa meringankan sedikit beban dari masyarakat," ucap Benny Dwifa.

Terkait BBM yang digunakan kendaraan operasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung, katanya tidak ada yang menggunakan BBM subsidi.

"Kami mendukung penuh keputusan pemerintah pusat, dnegan cara kendaraan dinas Pemkab Sijunjung, tidak ada yang menggunakan BBM subsidi," jelas Bupati Sijunjung itu.

Ia menjelaskan, dengan tidak adanya kendaraan dinas yang menggunakan BBM subsidi, tentunya anggaran terkait biaya operasional juga harus diperbaharui lagi.

Baca juga: Pasca Harga BBM Naik di Sijunjung - Warga Mendadak Kaget, Chris: Serasa Kena Prank

Warga Kaget Kenaiikan Harga BBM

Dilansir TribunPadang.com, sejumlah warga yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kinantan, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar), mengaku kaget dengan ketetapan harga baru BBM.

Diketahui, Pemerintah Pusat telah menyesuaikan harga baru BBM, diantaranya BBM Subsidi jenis Pertalite dari harga Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter dan Bio Solar Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.

Sementara untuk BBM non subsidi jenis Pertamax yang sebelumnya Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Seorang pengendara mobil yang mengisi BBM di SPBU tersebut, Chris (35) mengaku kaget saat mengetahui harga BBM yang naik.

Sebelumnya, Pihak pemerintahan akhirnya resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai hari ini.

Harga terbaru BBM subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan harga BBM bersubsidi telah disesuaikan.

Baca juga: Update Harga BBM Naik: Sopir Angkot di Padang Bingung, Pasang Tarif Ongkos Penumpang

Baca juga: Selain Pertalite dan Bio Solar, Harga Pertamax Juga Naik Jadi Rp 14.500 per Liter

Kenaikan harga tersebut antara lain Pertalite, dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liternya.

Kemudian BBM jenis solar subsidi dari harga Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.

Tak hanya BBM bersubsidi, BBM nonsubsidi juga mengalami penyesuaian harga.

Pertamax nonsubsidi yang mulanya dijual dengan Hrga Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liternya.

Presiden Joko Widodo menyampaikan sebetulnya ingin harga BBM tetap terjangkau dengan anggaran subsidi dari pemerintah.

Namun, anggaran subsidi BBM sudah terlampau besar sehingga perlu pengurangan untuk menjaga APBN tetap sehat.

Presiden Jokowi mengatakan, uang negara mestinya diprioritaskan untuk subsidi kepada masyarakat kurang mampu.

Ia juga mngungkapkan lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

Presiden menegaskan pengalihan subsidi BBM adalah pilihan terakhir yang bisa dilakukan pemerintah.

(TribunPadang.com/Muhammad Hafiz Ibnu Marsal)